jpnn.com - KEBONSIRIH – Tahun ini warga DKI Jakarta harus lebih banyak besabar. Tak semua proyek yang diprogramkan pemerintah bisa terwujud. Sebab, APBD DKI yang dipatok Rp 72 triliun hanya bisa terealisasi sebesar Rp 60 triliun saja.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengungkapkan ada sejumlah kendala yang dihadapi pemprov. Di antaranya, pendapatan pemprov dari sektor pajak tak sesuai dengan target awal. Pajak reklame, salah satunya.
BACA JUGA: Penasihat Hukum ke Luar Kota, Udar Batal Digarap
Tahun ini pemprov menargetkan bisa mengeruk pendapatan hingga Rp 4 triliun. Kenyataannya, realisasi hingga akhir September hanya 22,54 persen. ”Ini yang harus kami cari solusinya agar tahun depan lebih baik lagi (realisasi pendapatan pajak reklame),” ujar dia di balai kota, Selasa (4/11).
Saefullah mengungkapkan agar tahun depan tak terulang, pihaknya akan mengepras tarif pajak reklame hingga 50 persennya. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan akan berduyun-duyun memasang reklame di ibu kota. ”Sekarang ini kami susun draf pergubnya, kami targetkan bisa turun,” jelasnya.
BACA JUGA: Jelang Musim Hujan, Waspadai Kondisi Tiga Sungai
Maklum saja, banyak pengusaha yang berpikir ulang untuk memasang reklame di ibu kota. Kenaikan pajak reklame tahun ini memang naik fantastis hingga 500 persen.
Persoalan lainnya, adalah berkurangnya hibah dari pemerintah pusat kepada pemprov. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan awalnya pemprov menargetkan hibah dari pemprov sebesar Rp 17 triliun. Kenyataannya, sampai November ini hanya terealisasi Rp 11 triliun.
BACA JUGA: Politisi PDIP Ingatkan Ahok Jangan Sesukanya
Namun, pemprov tak bisa berbuat banyak karena dana ke pemprov tersebut berbentuk hibah. ”Itu hanya sebagian (penyebab), saya lupa ada beberapa lagi yang membuat kami harus menerima hal ini,” kata dia.
Dia pun mulai memikirkan agar persoalan yang sama tak kembali terjadi tahun depan. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah semakin memantapkan dan mensinergikan program pemerintah pusat dengan program DKI.
Apalagi, tahun depan pemprov menargetkan APBD DKI mencapai Rp 81 triliun. Dengan APBD sebesar itu secara otomatis menuntut pemprov untuk semakin bekerja maksimal. ”Tapi tetap hasilnya menunggu kebijakan nasional, karena ini tergantung dari ekonomi global juga,” kata Heru.
Kondisi tak terealisasinya APBD tersebut sebenarnya juga telah diprediksikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Ketika berkunjung ke redaksi Jawa Pos, bulan lalu, Taufik mengungkapkan bahwa selama ini pemprov tengah mengalami kesulitan meraih target pajak.
Dia memperkirakan banyak proyek yang akan ditunda pengerjaannya, karena memang tak ada anggaran yang digunakan untuk membayarnya. Karenanya, dia mendesak pemprov memperbaiki perencanaan anggaran tahun berikutnya. Tanpa langkah begitu, kata dia, pemprov akan semakin sulit melaksanakan program-program pembangunan. (fai/git)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peserta BPJS Meningkat hingga 60 Persen
Redaktur : Tim Redaksi