jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah menetapkan penerimaan negara 2023 akan naik sekitar 11,19 persen sampai 11,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, kenaikan penerimaan negara harus dipatok seiring defisit APBN yang harus kembali ke level di bawah tiga persen.
BACA JUGA: Menteri Keuangan Sri Mulyani: Ini adalah Fenomena Stagflasi
“Pendapatan negara (tahun depan) meningkat dalam kisaran 11,19 persen sampai 11,70 persen dari PDB,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat (20/5).
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan kebijakan pendapatan negara tahun depan akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Punya Kabar Baik soal Penerimaan Negara, Alhamdulillah
Kendati demikian, Sri Mulyani menjamin kebijakan pemerintah akan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.
Pemerintah akan menjaga efektivitas reformasi perpajakan (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak/UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
BACA JUGA: Bukan Saksi dari IPDN, Sri Mulyani Mana yang Dibidik KPK?
“Melalui implementasi UU HPP yang efektif maka rasio perpajakan akan meningkat,” ujarnya.
Sri Mulyani bakal membidik sejumlah sektor untuk mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satunya peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset.
Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu yakin kebijakan itu akan mendorong peningkatan rasio pendapatan negara yang ditargetkan dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, hingga ekonomi hijau.
Optimalisasi pendapatan negara turut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang.
"Agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap,” tegas Menkeu Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul