jpnn.com, JAKARTA - Hingga saat ini masih ada 23.737 desa yang belum memiliki pendidikan anak usia dini (PAUD).
Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggencarkan kampanye “Satu Desa Satu PAUD”.
BACA JUGA: Penguatan Karakter Siswa, Kemendikbud Kerja Sama dengan TNI
Direktur Jenderal PAUD da Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait pembangunan PAUD.
Dia yakin jika ada bantuan dari kementerian yang dipimpin oleh Eko Putro Sanjojo tersebut, sebelum 2019 seluruh desa akan memiliki PAUD.
BACA JUGA: 2019, Kemendikbud Anggarkan DAK Fisik untuk PAUD
”Kalau Kemendesa bisa bantu mempercepat, saya kira bukan hal tidak mungkin,” tuturnya saat dihubungi Jawa Pos, Sabtu (3/3).
Saat ini 72 persen desa sudah terdapat PAUD. Adanya PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) membuat Harris semakin yakin.
BACA JUGA: Kemendikbud Wajibkan PAUD 1 Tahun Sebelum Masuk SD
Dalam PP yang terbit pada 5 Januari itu dituliskan jika PAUD merupakan salah satu layanan dasar yg harus difasilitasi oleh pemda.
”Saya perkirakan seluruh desa minimal satu PAUD dapat segera tercapai. Target PP itu bahkan lebih jauh lagi, yaitu: setiap anak kelompok umur 5-6 tahun mendapat layanan PAUD pra-SD yg bermutu minimal satu tahun. Bukan satu desa satu PAUD lagi,” ujarnya.
Kebutuhan PAUD ini dianggap mendesak oleh Kemendikbud. Sebab Perpres 59/2017 telah mengatur tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Devt Goals (SDGs).
”Target layanan bagi setiap anak tersebut harus dapat tercapai paling lambat pada 2030,” ungkap Harris.
Saat ini, angka partisipasi kasar PAUD dianggap telah menunjukkan presentase yang cukup baik, yakni mencapai 72,35 persen. Hingga sekarang sudah terdaoat 190.00 PAUD.
Sedangkan jumlah guru diprediksi sekitar 600.000 untuk mengajar enam juta anak usia dini. ”Masih ada sekitar 6.284.920 anak yang belum memperoleh layanan anak usia dini,” katanya.
Pembangunan PAUD di daerah perbatasan juga menjadi konsentrasi Kemendikbud. Ada beberapa persoalan mendasara terkait dengan pelaksanaan PAUD di daerah Perbatasan.
Misalnya saja mengenai angka partisipasi anak usia dini yang masih rendah. Masalah sarana dan fasilitas belajarnya pun minim dan belum memenuhi standar.
”Masih terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD,” tuturnya. (lyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendikbud Mulai Mendata Jumlah Guru Honorer
Redaktur : Tim Redaksi