jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menolak rencana kenaikan tarif ojek online (Ojol) dan mi instan.
Pasalnya, dua rencana kebijakan itu akan merugikan masyarakat kecil yang ada di Indonesia.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR RI Menjawab Keresahan Persatuan Guru Madrasah Indonesia
Dia menyebut rencana kenaikan itu menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
Jika dua rencana itu akan naik, maka raykat kecil yang palimh terdampak.
BACA JUGA: Syarief Hasan Ungkap Potensi Desa yang Bisa Tingkatkan Perekonomian Rakyat
"Jika tarif ojol dan harga mi instan naik masyarakat kecil yang terdampak," ungkap Syarief Hasan.
Memang, rencana kenaikan tarif ojol yang merugikan masyarakat tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP/564/2022 yang diundangkan pada 4 Agustus 2022.
Kenaikan tarif ojek online dilakukan berdasarkan zonasi yang rencananya dimulai per 14 Agustus mendatang.
BACA JUGA: Syarief Hasan Mengungkap Kunci Pemberantasan Pinjol Ilegal, Simak!
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut, ojek merupakan satu kebutuhan penting masyarakat.
Sebab, banyak masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan pribadi memilih untuk menaiki ojek, khususnya ojek online.
"Kalau tarifnya dinaikkan, ini tentu akan menyengsarakan masyarakat kecil," tuturnya.
Syarief Hasan melanjutkan, ojek online juga selama ini dianggap sebagai alat transportasi yang mudah diakses oleh masyarakat kecil.
"seharusnya Pemerintah peka terhadap perasaan masyarakat yang merasakan kemudahan dengan hadirnya ojek online yang murah dan mudah diakses," kata dia.
Tidak hanya sektor transportasi, sektor makanan juga mulai naik.
Kabar buruk itu datang dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Kementanmenyebut adanya potensi kenaikan mi instan karena arus impor gandum terganggu oleh perang Rusia dengan Ukraina.
Potensi kenaikan itu tentu akan sangat merugikan masyarakat jika benar-benar terjadi.
Politisi senior Partai Demokrat itu menilai, kenaikan tarif ojol dan mi instan berpotensi menambah tekanan terhadap inflasi.
"Rencana perubahan aturan terkait kenaikan tarif ojol di kota-kota besar, dampaknya akan terasa lebih memberatkan rakyat," ungkapnya.
Dia mendorong Pemerintah untuk mencari solusi yang lebih bijak.
"Pemerintah harus mempercepat program swasembada pangan, sehingga bahan pokok tidak terpengaruh dengan kondisi luar," tutup Syarief Hasan. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR Tak Mengamendemen UUD 1945, Syarief Hasan Mengapresiasi Kinerja Badan Kajian
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian