jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengatakan harus ada affirmasi action yang harus yang harus digulirkan untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.
Menurut dia, dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyebutkan tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan dalam pembangunan (No Man Left Behind).
BACA JUGA: Kemendes Pantau Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Setiap Hari
Oleh karena itu, berbagai tahapan pemerintahan, sejak Proklamasi 1945, telah banyak hal yang dilakukan secara bersama.
Masa Pandemi Covid-19 ini, kata Taufik, semua pihak diminta dukung kebijakan pemerintah dan bahu membahu untuk sukseskan pembangunan ini untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini.
BACA JUGA: Aduh, Realisasi BLT Desa Rendah, 163 Daerah Masih di Bawah 15 Persen
"Saya tegaskan, jangan pernah pesimis, harapan harusnya lewati ratapan kita saat ini," kata Taufik Madjid saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara virtual, Kamis (22/7).
Taufik menilai, Presiden Joko Widodo telah menggeser fokus pembangunan yang bisa dilihat dalam RPJMN saat ini. Taufik menilai arah pembangunan telah diarahkan juga ke wilayah Indonesia Timur hingga timbulkan rasa keadilan dan tidak ada lagi diskriminasi dalam pembangunan di Indonesia.
BACA JUGA: Pencairan BLT Desa Masih Rendah, Uni Irma: Ke Mana Sense of Crisis-nya?
Taufik selaku Sekjen Kemendes PDTT sangat merasakan adanya afirmasi pembangunan ke wilayah Indonesia Timur, termasuk hal ini dilihat dari NawaCita yang salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran serta perkuat desa.
"Kawasan Timur adalah sumbu baru pembangunan di Indonesia," kata Taufik.
Taufik pun mengajak seluruh elemen masyarakat, utamanya di wilayah Indonesia Timur untuk berperan aktif untuk wujudkan dan membuktikan jika kawasan tersebut adalah sentrum pembangunan Indonesia saat ini.
Indonesia Timur, termasuk Desa, kata Taufik, adalah halaman baru pembangunan. Olehnya, harus juga disertakan kebijakan yang sejalan dengan NawaCita dan kebijakan pembangunan nasional saat ini.
Dalam pandangan Kemendes PDTT dan merujuk pada data, potensi Indonesia Timur saat besar yang didukung oleh afirmasi dari Pemerintah bahkan ada regulasi yang mengatur daerah dan desa.
Olehnya, sebagai tindak lanjut dari SDGs Global, Kemendes melandingkan ke konteks desa yang disebut dengan SDGs Desa.
"Di dalamnya ada 17 Goal Pembangunan yang Berkelanjutan yang harus wujudkan sesuai target 2030, namun ada angka Kemiskinan Kronis yang harus dientaskan tahun 2024," kata Taufik.
Hal itu dimulai dengan identifikasi masalah, kebutuhan, dan langkah yang harus dilakukan dengan merujuk pada data-data yang objektif.
Pasalnya, dalam RPJMN telah mensyaratkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus menjadi navigasi bagi arah kebijakan, hingga ke level desa.
"Kami bakal bahas soal Desa Tanpa Kemiskinan, Kelaparan, Desa Sehat Sejahtera, afirmasi pembangunan ramah lingkungan dan ada kesetaraan gender," kata Taufik.
Pada SDGs Desa ada penambahan Goal ke-18 yaitu Lembaga Masyarakat Desa dan Budaya Desa Adaptif.
Hal itu, kata Taufik, ada upaya terbaru untuk terus menerus mendorong daerah kita bisa sejahtera, mengatasi kemiskinan dan menjadi masyarakat sebagai subjek utama pembangunan nasional.
Kemendes kemudian lakukan pendataan berkaitan dengan SDGs Desa ini. Fakta menarik yang ditemukan, banyak kebijakan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat karena ada kepentingan dan alasan tertentu.
"Kemendes maksimalkan pemutakhiran data secara terus menerus yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja Pemerintah, termasuk di desa," beber dia. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia