TDL Tak Naik, Anggaran Kementerian Terancam Dipangkas

Selasa, 28 September 2010 – 15:14 WIB
JAKARTA - Pemerintah memastikan, bila Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diusulkan naik sebesar 15 persen pada 2011 mendatang tidak disetujui oleh DPR RI, maka akan dilakukan pemangkasan terhadap anggaran kementerian dan lembaga (K/L)Disebutkan, pemangkasan dilakukan karena negara harus mengamankan APBN dan menghemat pembiayaan untuk menutupi beban subsidi yang semakin besar.

Penyesuaian ini, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo, adalah sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah untuk menciptakan anggaran yang sehat dan kredibel

BACA JUGA: Menkeu: APBN Terancam Bila TDL Tak Naik

Karena menurutnya, pemerintah tidak ingin beban negara akibat melonjaknya beban subsidi saat ini, harus ditanggung oleh rakyat Indonesia di masa yang akan datang.

"Kalau penyesuaian TDL ini tidak terwujud, kita tidak ingin kemudian beban ini dilimpahkan pada resiko fiskal, misalnya dengan menambah hutang
Kita cenderung untuk melakukan penghematan dan membatasi anggaran di K/L," ungkap Agus kepada wartawan, Selasa (28/9), di Hotel Borobudur, Jakarta.

Selama ini, menurut Agus lagi, kekuatan Indonesia guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, adalah terjaganya APBN secara sehat dan kredibel

BACA JUGA: Devisa Dari TKI RI Tembus USD 3,3 M

Asumsi kenaikan TDL katanya, menjadi salah satu penguatan APBN, dan bila hal tersebut tidak disetujui DPR RI, maka Agus menegaskan harus ada solusi alternatif sebagai pengganti asumsi kenaikan TDL.

"Kita harus menjaga APBN tetap sehat, dan kunci utamanya defisit anggaran harus terjaga
Kalau TDL tidak jadi naik, maka kita akan upayakan banyak alternatif untuk mengganti batalnya kenaikan TDL itu," katanya.

Alternatif ini, kata Agus, diperlukan untuk menutupi beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah karena TDL batal naik

BACA JUGA: 60 Juta UMKM Belum Tersentuh Perbankan

Di antaranya adalah dengan memastikan maksimalisasi sumur gas, meyakinkan proyek 10.000 MW bisa selesai tepat waktu, memastikan harga batu bara dapat diperoleh dengan harga yang baik, memperbaiki administrasi kerja di PLN, serta meyakinkan losses dapat terkendali.

"Tapi seandainya itu pun tidak bisa, maka artinya akan ada resiko fiskalBila ada resiko nfiskal, maka kami terpaksa melakukan penghematan anggaran di K/LK/L harus dapat memahami ini, karena kita tidak bisa mengatasi subsidi energi dan BBM iniKarena itu, nanti kita akan minta K/L untuk mengurangi anggarannya, khususnya pada anggaran rutinIni alternatif kalau TDL tidak naik," tegas Agus.

Namun meski telah menyiapkan berbagai alternatif bila TDL batal naik, Agus tetap mengharapkan agar pada tahun 2011 mendatang, rencana kenaikan TDL tetap dapat disetujui oleh Banggar DPR RI"Kepada Bapak dan Ibu di DPR, kita akan yakinkan bahwa asumsi kenaikan 15 persen itu perlu dilakukan selama 4 tahun secara terus-menerusJadi kita tidak lagi bergantung pada kondisi yang membahayakan APBNKarena selama ini pemerintah menanggung biaya subsidi yang sangat besar," katanya.

Agus mengatakan, bisa saja kenaikan TDL tidak dilakukan, namun perlu banyak hal yang harus dievaluasi, serta dipastikan ada tambahan anggaran untuk membantu penguatan APBN"Kalau ada alternatif, kita tidak perlu naikkan TDLMisalnya, pasti ada sumur gas, maka kita tidak perlu naikkan TDLAtau kalau PLN bisa pastikan memperbaiki sistem kerjanya, hingga losses dan penyusutan bisa ditanggulangi, maka TDL tak perlu naikKarena itu, kita akan terus mengajak diskusi semua pihak (DPR) agar menyetujui usulan kenaikan TDL ini," ungkap Agus lagi(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PKL = Pedagang Kreatif Lapangan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler