jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah meninjau dan mencabut larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai instansi pemerintah.
Jazuli menyesalkan adanya pelarangan tersebut.
BACA JUGA: Soal Larangan Bukber, Habib Aboe: Kasihan Presiden, Sepertinya Ada Pembisik Salah yang Kasih Masukan
Dia menilai larangan itu sangat tidak arif dan tak bijaksana.
Semestinya, lanjut dia, pemerintah memahami semangat buka puasa bersama sebagai kearifan dan kultur umat Islam di Indonesia.
BACA JUGA: Soal Larangan Bukber Bagi ASN, HNW: Edaran Itu agar Dikoreksi & Dicabut Saja
"Larangan meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang sukacita menyambut bulan ramadhan," kata Jazuli, Sabtu (25/3).
Seperti diketahui larangan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet RI Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.
BACA JUGA: Soal Larangan Bukber, Menag Yaqut: Presiden Jokowi Sangat Perhatian dengan Umat Islam
Surat itu diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3).
Adapun alasan yang tercantum, yakni karena saat ini masih dalam transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.
Jazuli mengatakan tidak ada alasan kuat dalam larangan buka puasa bersama.
Sebab, faktanya kegiatan-kegiatan keramaian sudah dibuka semu.
Termasuk dalam kunjungan-kunjungan presiden dan kegiatan berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Konser musik di kota-kota besar dengan penonton puluhan ribu juga sudah diizinkan.
"Pemerintah harus arif memahami budaya dan tradisi bangsa sendiri yang sisi manfaatnya sangat besar,” paparnya.
Dia mengatakan buka puasa bersama bagi pegawai itu bisa jadi sarana pembinaan spiritual aparatur yang efektif, sehingga meningkatkan kualitas kinerja birokrasi karena tepat sarana dan momentumnya.
“Bukber juga bisa mengokohkan hubungan emosional antara atasan dan bawahan dalam suasana yang lebih cair," ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, buka puasa bersama adalah wujud nyata dari kerukunan, kebersamaan dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat.
Buka puasa bersama menumbuhkan semangat kekeluargaan yang hangat. "Bukankah itu merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila?" tanya Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah membatalkan surat larangan bukber tersebut daripada kontraproduktif dan menimbulkan kesan tidak baik di kalangan umat Islam. Terlebih lagi, kata dia, sudah banyak tokoh dan ormas yang menyayangkan dan menyarankan serupa.
"Kalau pemerintah bijak seharusnya tidak perlu ada larangan-larangan seperti itu. Kan, bisa saja malah dianjurkan dengan pelaksanaan yang sederhana tetapi fokus pada esensinya. Jadi, lebih baik surat tersebut ditarik atau dicabut," pungkas Jazuli. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi