JAKARTA – Usulan berbagai kalangan agar 244 Pilkada di tahun 2010 ditunda karena terkendala persoalan anggaran tak digubris pemerintahUsulan terbaru Depdagri, justru setiap Provinsi diarahkan menggelar Pilkada secara serentak untuk menghemat biaya.
Mendagri Gamawan Fauzi di kantor Presiden, Jumat (4/12), menyatakan bahwa pemerintah akan mengarahkan agar pilkada di setiap provinsi bisa disatukan dan digelar bersamaan
BACA JUGA: Jeffrie Geovanie Diusulkan jadi Cagub Sumbar
"Kita arahkan pemilihan dilakukan secara serentak per provinsi, supaya biayanya lebih ringanDalam kesempatan itu Gamawan juga mengungkapkan, pemerintah sedang menggodok draft revisi atas Undang-undang No 32/2008 tentang Pemerintahan Daerah
BACA JUGA: Syarat Calon Independen di Pilkada Dianggap Memberatkan
Salah satu materi perubahan UU itu antara lain juga memuat pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi“Sekarang draft revisi UU No 32/2004 sedang digodok oleh tim
BACA JUGA: Mendagri Revisi Aturan Belanja Pilkada
Insyaallah, Januari 2010 sudah bisa diajukan ke DPR-RI untuk dibahas bersama,” kata Gamawan.Menurutnya, wacana pemilihan gubernur tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat itu karena pemerintah menyerap pemikiran yang berkembang baik dari para tokoh, pengamat, maupun partai politik“Banyak usulan yang masuk seperti itu, tapi semua usulan itu masih ditampung dulu,” bebernya.
Saat ditanya apakah pemiluhan gubernur oleh DPRD itu bakal memundurkan demokrasi, Gamawan membantahnya“Tidak semuanya, kan hanya provinsi saja yang dipilih DPRD, kalau Bupati dan Walikota tetap dipilih secara langsungIni baru wacana yang akan dibahas bersama DPR nantinya,” ujarnya.
Sedangkan saat ditanya tanggapan para gubernur atas usulan itu, Gamawan mengungkapkan bahwa sebagian besar gubernur menyetujunya“Dalam pertemuan para gubernur di Palangkara, Kalimantan Tengah beberapa kemarin, sebagian besar gubernur setuju khusus privinsi dipilih oleh DPRD,” kata dia.
Lantas bagaimana peluang calon independen dalam pemilihan gubernur" “Ya sangat tergantung dengan perubahan undang-undangnyaTapi memang ada kritik, kok mundur demokrasinya?, makanya semua masukan ini kita olah,” tukasnya.(gus/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Tak Akan Dibantu APBN
Redaktur : Antoni