JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi menilai wacana tentang perlunya memunculkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI yang mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo harus dilihat dalam konteks kebutuhan dan peruntukkannya. Menurut Muradi, visi poros maritim dunia adalah bagian dari upaya memosisikan Indonesia lebih baik dalam percaturan global sehingga reorganisasi TNI sebagai tiang pertahanan negara memang bisa dimaklumi.
"Sehingga upaya memunculkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI harus dilihat dalam kerangka untuk menopang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan untuk itu harus diapresiasi," kata Muradi, Rabu (18/3).
BACA JUGA: Bareskrim Siapkan Surat Perintah Jemput Paksa Bambang Widjojanto
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan Wakil Panglima TNI harus sejalan dengan harapan publik agar angkatan bersenjata mampu menjaga setiap jengkal kedaulatan negara. "Bukan sekadar membuat TNI menjadi lebih gemuk dan kian lamban," katanya.
Lebih lanjut Muradi mengatakan, ada empat hal yang perlu dipertegas dengan memunculkan jabatan wakil panglima dalam struktur TNI. Pertama, jabatan wakil panglima harus bersifat mengikat dan dapat bekerja sama dengan Panglima TNI. "Hal ini perlu dipertegas agar posisi keduanya bisa sinergis dalam menjaga dan menjalankan peran dan fungsi TNI agar lebih optimal," katanya.
BACA JUGA: Lapas Jadi Tempat Pengendalian Bisnis Narkoba, Yasonna Ngapain Aja?
Kedua, Wakil Panglima TNI idealnya merupakan duplikasi dari fungsi jabatan panglima TNI. "Sehingga manakala panglima berhalangan, Wakil Panglima TNI bisa sama kewenangannya dengan Panglima TNI," ujar dia.
Ketiga, dengan keberadaan Wakil Panglima TNI, maka perlu ada koreksi dan revisi terkait dengan jabatan panglima. Dengan kata lain, lanjut Muradi, kewenangan komando harus juga melekat pada Panglima TNI dan terintegrasi dengan keberadaan jabatan wakil panglima.
BACA JUGA: Panen Kecaman, Yasonna Anggap Media Salah Kutip Omongannya
Keempat, keberadaan jabatan Wakil Panglima TNI juga harus ditekankan pada upaya mempercepat reorganisasi dan penyesuaian TNI untuk menyokong visi negara. "Serta pengokohan dari keberadaan TNI sebagai bagian dari penguatan dan dukungan atas visi negara," pungkasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Direktur BJA Akui Pernah Ajukan Izin Tukar Pakai Hutan ke Kemenhut
Redaktur : Tim Redaksi