jpnn.com - Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Tendik Provinsi Riau Eko Wibowo tidak sepakat bila honorer teknis administrasi diangkat PPPK paruh waktu.
Dia menyebutkan tenaga kependidikan (tendik), seperti tata usaha, pustakawan, laboran, operator, penjaga sekolah, pegawai Klinik UKS, Satpam seharusnya diangkat PPPK penuh waktu.
BACA JUGA: Simak Pernyataan Terbaru Nadiem, Dirjen GTK Singgung Profesi Guru PPPK
Alasannya, tugas mereka tidak bisa hanya sejam atau dua jam saja. Mereka, bahkan bisa bekerja lebih dari delapan jam sehari.
"Kami menyarankan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membedakan honorer tendik ini dengan lainnya. Rata-rata sekolah di Indonesia belum secanggih yang dibayangkan pemerintah," tutur Ekowi, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Senin (6/11).
BACA JUGA: UU 20 Tahun 2023 tentang ASN Bikin PPPK Senang, Ada Peluang Jadi PNS?
Dia mengungkapkan para tendik ini memiliki SK Dinas Pendidikan, sehingga seharusnya diprioritaskan diangkat pada seleksi PPPK 2024.
Mereka juga jantungnya sekolah. Posisinya sangat penting dalam menyelesaikan administrasi dengan baik.
BACA JUGA: Mahasiswa Unair Tewas Dalam Mobil, Ada Surat Berbahasa Inggris
Jika pemerintah mengeyel untuk mengalihkan ke sistem paruh waktu, Ekowi memastikan akan banyak pekerjaan administrasi yang terbengkalai.
"Kami berharap kepada MenPAN-RB untuk mengangkat tendik menjadi ASN PPPK 2024," ujarnya.
Dengan adanya UU 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan angin segar bagi tenaga administrasi di sekolah negeri menjadi PPPK 2024.
Dia juga memberikan apresiasi kepada Dirjen Guru Tenaga kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani yang akan mengusulkan formasi PPPK 2024 untuk guru dan tendik.
"Kami apresiasi Bu Dirjen Nunuk yang peduli dengan guru dan tendik. Mudah-mudahan tahun 2024, seluruh guru honorer dan tendik terakomodasi menjadi PPPK penuhi waktu," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengungkapkan fakta bahwa jumlah honorer teknis administrasi sangat banyak. Sesuai data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah honorer teknis administrasi sebanyak 700 ribu.
Angka tersebut menurut Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni masih tinggi. Sebab, kebijakan pemerintah saat ini adalah mengarah pada talenta digital.
"Kalau 700 ribu honorer teknis administrasi diangkat PNS, ya, tidak mungkin. PNS yang sekarang saja mau kami kurangi kok," kata Deputi Alex, Minggu (5/11).
Dia menegaskan proporsi PNS di Indonesia saat ini, sebanyak 38 persennya berada di jabatan pelaksana atau administrasi. Sementara, dengan digitalisasi banyak pelayanan publik yang mengarah pada sistem elektronik. Otomatis pekerjaan PNS di jabatan pelaksana ini jadi berkurang.
Itu sebabnya, kata Alex, mulai tahun ini pemerintah mulai mengurangi formasi jabatan pelaksana. Jika PNS administrasi pensiunnya 5 orang, maka formasi yang dibuka hanya 2.
Selain itu, PNS di jabatan pelaksana ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa menguasai jabatan lebih teknis.
"Nah, di PNS saja sudah kami buat begitu aturannya, bagaimana bisa honorer teknis administrasi kami angkat PNS. Ya, enggak mungkin," tegasnya.
Sebagai solusinya, KemenPAN-RB mengarahkan 700 ribu honorer teknis administrasi ini untuk meningkatkan keahliannya. Jangan sekadar menguasai pekerjaan yang sifatnya administrasi.
Nantinya, mereka ini akan diarahkan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tentunya setelah pemerintah melakukan audit data.
Sebab ujar Deputi Alex, cukup banyak honorer bodong yang ternyata masuk pendataan tenaga non-ASN pada 2022.
Apakah mereka diarahkan ke PPPK penuh waktu atau paruh waktu, dia mengatakan akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran.
Jangan sampai karena ingin mengakomodasi semua, akhirnya 70 persen APBD tersedot untuk membayar gaji, sedangkan pembangunan terabaikan.
Dia menambahkan pemerintah sudah memiliki semua data honorer dan akan diselesaikan secara bertahap setelah datanya benar-benar clear. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad