Tentukan Siapa Kawan, Siapa Lawan!

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI mengkritisi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (1/9) malam lalu, terkait menghangatnya hubungan Indonesia-MalaysiaFPDIP menganggap sikap yang disampaikan SBY itu belum tentu mencerminkan sikap rakyat Indonesia.

"Soal gaya dan materi pidato Presiden yang disampaikan terbuka, mungkin itulah gaya pendekatan dan keputusan politik pemerintah

BACA JUGA: KPK Cegah 26 Politisi ke Luar Negeri

Tetapi gaya dan respon rakyat Indonesia yang cinta kedaulatan demi harga diri NKRI, mungkin berbeda," ucap Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo di DPR RI, Kamis (2/9).

Menurut Tjahjo, seharusnya pidato Presiden dalam mensikapi kondisi hubungan Indonesia-Malaysua itu menggunakan model diplomasi yang progresifMeski disertai dengan banyak pertimbangan, kata Sekjen PDIP itu, martabat dan harga diri NKRI tetap harus diutamakan

BACA JUGA: Jaguar Syamsul Diserahkan ke Rumah Penitipan

FPDIP bahkan tidak rela dengan sikap Perdana Menteri Malaysia M Najib yang cenderung melecehkan Presiden SBY"Kedaulatan NKRI dan harga diri Presiden yang harus kita jaga, dan juga harga diri bangsa Indonesia yang kita bela," tandas Tjahjo.

Karenanya Tjahjo menyayangkan isi pidato SBY yang menunjukkan pragmatisme dalam diplomasi, yang semata-mata untuk mengakomodasi dan kompromis dengan pandangan politik negara tetangga yang nyata-nyata sudah melecehkan Indonesia

BACA JUGA: Fasilitas FL Bisa Dongkrak 1000 Tower Rusun

"Pemerintah harus mewarisi diplomasi kejuangan pendiri bangsa serta menangkap aspirasi rakyat Indonesia yang sudah terluka oleh sikap arogansi Malaysia," ucapnya.

Tjahjo menambahkan, kini bukan saatnya lagi membangun politik bargainning dengan Malaysia, baik dalam setiap proses keputusan oleh pemerintah RI maupun DPRSebab, sambung Tjahjo, sikap arogansi Malaysia sudah menyangkut harga diri bangsa dan kedaulatan NKRI.

Karena itu FPIDP DPR meminta hak-hak DPR RI harus dipahami sebagai wujud sikap DPR secara konstitusional"Sehingga ada keputusan aklamasi DPR RI untuk mendorong pemerintah bersikap tegas, cepat dan tanggap serta berani menentukan siapa kawan dan siapa lawan, terhadap negara atau kelompok yang sudah mengganggu kedaulatan NKRI," tandasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penetapan 26 Tersangka Suap Dinilai Prematur