jpnn.com - JAKARTA – Terbit Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu, Ini Substansinya.
Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
BACA JUGA: KPU Harus Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024 Meski Tanpa Perppu, Ini Konsekuensinya
Perppu 1 Tahun 2022 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022.
Perppu Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan sebagai payung hukum penyelenggaran Pemilu 2024 setelah terbentuknya sejumlah provinsi baru hasil pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat.
BACA JUGA: KPU Harap Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu
Adapun, provinsi baru dimaksud, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan, Provinsi Papua Barat Daya.
“Ketentuan Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai berikut: Pasal 186 Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh),” demikian salah satu ketentuan di Perppu 1 Tahun 2022.
BACA JUGA: KPU Masih Menunggu Perpu Pemilu, Terutama Soal DOB Papua
Substansi penting lainnya yang diatur Perpu Nomor 1 Tahun 2022, yaitu mengenai nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 yang sama dengan Pemilu 2019.
“Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada Pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu,” demikian bunyi ketentuan di Perppu 1 Tahun 2022.
Perppu juga mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di empat provinsi baru tersebut.
Selain itu, Perppu 1 Tahun 2022 juga mengatur tentang Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI dan DPRD Provinsi pada empat provinsi hasil pemekaran Papua dan Papua Barat.
Pemilu di Wilayah IKN Nusantara
Terkait dengan Pemilu di daerah yang akan masuk wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, juga diatur di Perppu tersebut.
“Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l7 tentang Pemilihan Umum.”
3 Poin Penting dari Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar menyampaikan tiga poin respons terkait terbitnya Perppu 1 Tahun 2022.
1. Perppu sangat dibutuhkan rekan-rekan penyelenggara pemilu untuk menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilu di IKN, pemilu di 4 Daerah Otonom Baru (DOB), yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
2. Perppu juga memberi kepastian hukum bagj parpol calon peserta pemilu yang akan diumumkan tanggal 14 Desember 2022, bahwa secara de jure dan de facto telah terbentuk 4 provinsi baru di Papua.
Namun, syarat parpol calon peserta pemilu adalah memiliki kepengurusan dan kantor tetap di setiap provinsi, artinya termasuk di provinsi-provinsi di wilayah Papua. Maka Perppu tersebut memberi pengecualian.
3. UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menyebutkan IKN setingkat daerah provinsi dan warga negara di wilayah IKN tidak memiliki hak pilih untuk memilih DPRD Provinsi dan tidak memiliki hak pilih DPRD Kabupaten/Kota.
Warga IKN hanya memiliki hak pilih presiden/wapres, memilih anggota DPD dan memilih DPR RI.
“Pertanyaaanya kapan hukum pemilu IKN tersebut efektif diberlakukan, berapa jumlah anggota DPR RI Dapil IKN? Berapa DPD Dapil IKN? Sedangkan hingga saat ini belum terjadi pertambahan penduduk secara signifikan di wilayah IKN. Jika ditambahkan anggota DPR dan anggota DPD di wilayah IKN saat ini maka bisa terjadi over representasi politik dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Ini soal keadilan kue politik,” ujar Bahtiar yang terlibat dalam perumusan Perppu dimaksud.
“Di wilayah IKN ada 3 daerah yakni Provinsi Kaltim, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Maka Perppu tersebut memberi kepastian hukum bahwa untuk pelaksanaan pemilu di wilayah IKN tersebut dilaksanakan tetap sama persis tahun 2019 yang lalu,” sambung Bahtiar.
“Jadi untuk 2024 tidak ada Dapil khusus IKN. Semua warga negara di wilayah IKN saat ini memiliki hak pilih sama persis tahun 2019 yang lalu,” ujar birokrat bergelar doktor itu, dalam keterangannya kepada JPNN, menanggapi terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu