jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta Ketua KPK Firli Bahuri mengawasi Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Politikus PDI Perjuangan yang karib disapa Teri itu menyoroti adanya pasal dalam Perppu 1/2020 yang mengambil alih kewenangan DPR dalam melakukan pembahasan dan penetapan anggaran.
BACA JUGA: Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu Corona Sudah Tepat
"Ada daulat rakyat di sini. Yang namanya keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara, tidak bisa diambil alih oleh beberapa pihak saja," kata Arteria saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, Rabu (29/4).
Ia meminta kewenangan lembaga-lembaga negara termasuk kepresidenan harus dijaga. Presiden harus tetap diposisikan sebagai kepala negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan undang-undang.
BACA JUGA: Adies Kadir Golkar: Jokowi Sudah Tepat Terbitkan Perppu Covid-19
DPR harus diposisikan representasi daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran. BPK diberikan kekuasan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Kekuasan kehakiman dan penegak hukum harus dapat bekerja tanpa dapat dibatasi oleh produk hukum apa pun apalagi dengan suatu perppu.
"Tolong dikaji perppu ini," pinta Teri.
BACA JUGA: Fraksi Golkar Apresiasi Keputusan Jokowi Menerbitkan Perppu Corona
Dia juga mempertanyakan apakah boleh materi muatan UU apalagi perppu melampaui kewenangan UUD NRI 1945, menabrak fatsun konstitusi, menegasikan kekuasaan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, serta menghilangkan daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran.
Teri mengingatkan pembantu presiden tidak usah minta imunitas di perppu. Sebab, ujar dia, tanpa perppu sekalipun mereka akan terlindungi sepanjang tidak ada niat jahatnya.
"Apa gunanya para menteri kalau tidak berani ambil kebijakan di saat krisis, tidak berani jadi pagar hidupnya presiden, disuruh kerja malah minta imunitas?" kata dia. "Ini kan lucu banget dan kasihan Pak Jokowi," tambahnya.
Lebih lanjut Teri meminta KPK mengawasi betul anggaran Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 yang dihasilkan lewat Perppu 1/2020. Dia mengingatkan jangan sampai dengan modal perppu, bisa membuat kekuasaan baru di atas kuasa presiden. "Kita harus jaga Pak Jokowi jangan sampai beliau tersandera. Yang bawa mobil orang, nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak. Bahasa sederhana begitu," katanya.
Teri mengatakan KPK harus mampu menjaga pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Jokowi. "Jangan sampai beliau tersandera, jangan sampai ada design besar untuk mengooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa atas nama undang-undang" ungkapnya.
Ia mengatakan DPR bukannya tidak tahu dan tak mengerti ini mainan siapa. Namun, kata dia, DPR bersabar mau melihat sampai di mana langkah mainnya. "Kami mau KPK proaktif menjaga dan melindungi pemerintahan yang sah, memberikan masukan, rekomendasi terkait kebijakan anomali dan menyimpang," katanya.
Ia meminta KPK menginformasikan di negara mana saja ketika ada Covid-19, lalu tiba-tiba membuat perppu. "Kami bukan tidak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan. Beneficial owner semua ini kami juga tahu," katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy