Terkait Polusi Udara, DLH DKI Setop Operasional 2 Perusahaan di Jakarta Utara

Kamis, 31 Agustus 2023 – 11:01 WIB
Ilustrasi polusi udara. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww/aa

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memberikan sanksi kepada 2 perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batu bara, yaitu PT Trada Trans Indonesia dan PT Tans Bara Energy yang berlokasi di Jakarta Utara.

Kedua perusahaan tersebut diberi sanksi administrasif berupa paksaan pemerintah setelah terbukti belum melengkapi sarana pengelolaan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan, seperti polusi udara.

BACA JUGA: Waspada! Polusi Udara yang Buruk Bisa Memicu Penyakit Jantung Koroner

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pemberian sanksi berupa penyetopan operasional itu berdasarkan perintah atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0054 Tahun 2023 dan Nomor e-0073 Tahun 2023.

"Hasil temuan di lapangan, Tim DLH mendapati kedua perusahaan itu belum memenuhi aturan pengelolaan lingkungan," ucap Asep dalam keterangannya, Kamis (31/8).

BACA JUGA: Pelaku Tabrak Lari, Ketua PAN Soppeng Jadi Tersangka

Tim DLH terdiri dari Bidang Penaatan dan Penegakan Hukum (PPH), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), dan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya.

Unsur-unsur yang tidak ditaati berupa belum dipasangnya jaring atau net secara menyeluruh di lokasi kegiatan, belum melakukan pengelolaan air limpasan dari stockpile batu bara, belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3).

BACA JUGA: Gedung Tinggi di DKI Jakarta Harus Beli Water Mist Sendiri

Selain itu, ditemukan endapan batu bara dan ceceran oli di saluran drainase yang menuju saluran kota, dan tak memiliki TPS sampah domestik, ada bekas pembakaran sampah, serta puntung rokok di lokasi stockpile batu bara.

Asep menuturkan pihaknya memiliki wewenang untuk mencabut izin sebuah perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran.

“Pasal 495 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 bahwa kami berhak menghentikan sementara sebagian atau seluruh usaha atau kegiatan jika ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup,” kata dia.

Dia menambahkan pihaknya tak akan main-main kepada perusahaan dan industri yang berkontribusi kepada pencemaran udara di Jakarta.

“Kami akan tindak semua perusahaan yang tak mau perbaiki pengelolaan lingkungannya. DLH tak segan-segan untuk mencabut izin perusahaan itu,” tuturnya. (mcr4/jpnn)


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler