Terlalu Teknis Jika Loyalitas jadi Syarat Cawapres

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Dr Irmanputra Sidin, mengingatkan seluruh calon presiden yang akan ambil bagian dalam Pilpres Juli 2009 mendatang, hendaknya agar memilih cawapresnya masing-masing atas pertimbangan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan"Jangan seperti yang terjadi dengan incumbent SBY, yang hanya terjebak dengan hal-hal teknis untuk menetapkan cawapresnya, seperti loyalitas, chemistry dan berlatar belakang ekonom," tegas Irmanputra Sidin, di Jakarta, Kamis (14/5).

Menurut Irmanputra, dalam konteks sebuah negara demokrasi yang berdaulat kepada rakyat, ada pertimbangan yang lebih substansial dan prinsip dalam menetapkan siapa cawapres masing-masing

BACA JUGA: Agung Laksono Tak Mau Dituding Curang

Pertama, cawapres harus memahami kekuasaan presiden secara utuh"Jadi ini bukan soal loyal atau tidak loyal, cocok atau tidak cocok chemistry-nya, tapi harus diletakkan dalam perspektif negara demokrasi, yang mana rakyat-lah yang jadi pemilik sah bangsa ini," kata Irman.

"Untuk memahami kekuasaan presiden secara utuh, maka seorang cawapres harus orang yang memiliki pengalaman politik dan memahami konstitusi secara utuh, termasuk sejarah dan jati diri bangsa," imbuhnya.

Jika hanya menuntut loyalitas, lanjutnya, maka syarat yang diajukan terlalu dangkal dan terlalu sederhana bagi siapapun yang berminat jadi cawapres

BACA JUGA: JK Curhat Di Depan Guru

"Pemenuhan kriteria loyalitas yang sangat sektoral itu, tidak akan bisa membantu presiden dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadiPresiden pun pada akhirnya akan kehabisan energi menjalankan tugas dan kewajibannya itu," ulasnya.

Irmanputra pun dapat memahami kondisi SBY yang punya pengalaman negatif memiliki wakil presiden seperti Jusuf Kalla, yang terkesan lebih banyak berjalan sendirian serta dianggap tidak loyal

BACA JUGA: Boediono Tokoh di Balik Kasus Kucuran BLBI

Namun katanya, pengalaman itu tidak obyektif jika dijadikan alasan untuk mencari cawapres yang cocok dengan kriteria loyalitas dan "nurut" saja.

"Kecocokan harus juga melingkupi kecocokan dalam menjalankan tugas kenegaraan, bukan kecocokan kepribadian semataJika pun tidak memiliki kemampuan yang seimbang, paling tidak seorang wapres haruslah orang yang bisa menutupi kekurangan presidennya, sekaligus bisa mengambil peran presiden saat dibutuhkan," kata Irman(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Fachri Hamzah Kritik Kultur Demokrat