Fachri Hamzah Kritik Kultur Demokrat

JAKARTA - Keberatan kader partai politik terhadap rencana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil Boediono sebagai cawapres, hingga saat ini masih diperlihatkan oleh elit dan kader partai politikFachri Hamzah misalnya

BACA JUGA: Kader PKS Tak Minati Boediono

Wakil Sekjen PKS itu malah mengkritisi kultur internal Partai Demokrat yang semua terserah SBY, dan sama sekali mengabaikan kepentingan yang lebih besar dari sekadar "terserah SBY".

"Kita tidak bisa dipaksakan menerima keputusan sepihak tersebutKarena itu, seperti sudah diputuskan oleh Majelis Syuro PKS, jika terjadi kebuntuan komunikasi dengan Partai Demokrat, maka kepemimpinan partai berhak memutuskan yang baik untuk kepentingan bangsa dan partai," tambahnya.

Dia juga mengkritik komunikasi politik yang dijalankan kubu SBY

BACA JUGA: Bawaslu Resmi Ajukan Pemecatan Sejumlah KPUD

"Tim sembilan Partai Demokrat membantah belum ada nama definitif cawapresAnehnya, ada kurir resmi menyatakan SBY memilih Boediono

BACA JUGA: Bawaslu: 4 Pejabat KPU Bermasalah Harus Bertanggung Jawab

Komunikasi politik macam apa itu?" ujarnya pula.

Fachri pun menyarankan, supaya capres SBY punya kerendahan hati, dan jangan membiarkan diri diselimuti oleh rasa akan menang secara berlebihanApalagi rasa akan menang itu dasarnya dari beberapa hasil "survei" yang menyebutkan SBY akan menang dalam Pilpres 2009.

"Ada trend di Indonesia, setidaknya dalam dua kali pemilu belakangan yang menghasilkan partai pemenang pileg kalah dalam pemilu presiden," kata Fachri Hamzah di Gedung DPR, Kamis (14/5).

Jadi, meskipun Partai Demokrat meraih suara terbesar dalam Pemilu Legislatif 2009, lanjut Fachri, belum tentu dalam pilpres nanti akan keluar sebagai pemenang.

"Partai Demokrat harus rendah hati jugaJangan karena merasa partai terbesar lalu semua ingin dikuasai sendiri, tanpa berkomunikasi dengan parpol yang lainSaya kira lima tahun nanti akan rusak, dan kita tidak mau jadi embel-embel saja," ujar Wasekjen PKS ini(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Dianggap Takabur dan Lupa Sejarah Pemilu