JK Curhat Di Depan Guru

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla buka-bukaan soal kebijakan pemerintah terkait nasib guru, khususnya guru bantuJK mengisahkan, angka pengangkatan guru bantu oleh pemerintah paling kencang terjadi tahun 2003 hingga 2005

BACA JUGA: Boediono Tokoh di Balik Kasus Kucuran BLBI

Ditaksir, pemerintah mengangkat sedikitnya 150 ribu guru bantu dan honorer setiap tahun menjadi PNS, sebagai imbas kebijakan Mendiknas saat itu yang mengangkat sekitar 500 ribu guru bantu.

JK yang saat itu masih menjabat sebagai Menkokesra, merasa sangat prihatin melihat pendapatan guru bantu yang tidak lebih dari Rp500 ribu perbulanGagasan mengangkat para guru bantu menjadi PNS pun dilakukan

BACA JUGA: Fachri Hamzah Kritik Kultur Demokrat

"Saya sempat menanyakan pada Mendiknas, apakah kehadiran guru bantu itu dibutuhkan sementara atau memang akan dibutuhkan terusSetelah dapat jawaban akan dibutuhkan terus, saya pun mengusulkan agar sedapat mungkin mereka diupayakan untuk menjadi CPNS

BACA JUGA: Kader PKS Tak Minati Boediono

Syukurlah, semuanya bisa berjalan dengan bai," tegas JK dalam acara Silaturrahmi Wapres RI dengan Pengurus Besar PGRI, di Gedung PGRI Tanah Abang, Jakarta, Kamis (14/5).
     
Dalam kesempatan yang sama, JK juga curhat ihwal adanya kebijakan pemerintah memberlakukan standar ujian nasionalMenurutnya, kebujakan itu diawali dari kondisi terbelakangnya kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia,Singapura, dan Filipina"Saya sempat meminta kurikulum ketiga negara itu.Saya temukan, untuk pelajaran bahasa Inggris di TK Singapura, ternyata setara dengan pelajaran bahasa Inggris tingkat SLTP di IndonesiaGap kualitas ini harus bisa dihilangkan," tutur JK.
    
Bukan itu saja, hasil pantauan di sejumlah PT ternama di Jawa, menyebutkan angka mahasiswa dari luar Jawa sangat nihilMereka kalah bersaingHal ini, di mata JK menandakan adanya kesenjangan kualitas yang tidak merata dan bisa mengancam integritas bangsa.
    
Makanya, diputuskan oleh pemerintah untuk membuat standar secara berkalaRumusan awalnyaharus lulus di atas angka 5, namun mengkhawatirkan karena kalkulasinya berpeluang membuat 60 persen siswa tidak akan lulusAkhirnya, disepakatilah angka 3,5 untuk awal pemberlakukan standar itu"Ini seperti loncat galahAgar semua bisa lompat, galahnya lah diturunkanTapi tidak dihilangkan," tandas JK.

Dukung Capres Konsen Pendidikan
    
Ketua PB PGRI DRSulistiyo, di tempat yang sama menegaskan, PB PGRI akan memberikan dukungan kepada figur capres yang betul-betul memiliki perhatian penuh kepada nasib dunia pendidikan.
    
PGRI menilai, tidak akan maju sebuah bangsa jika dunia pendikannya tidak maju lebih dahulu.Dan tidak akan maju dunia pendidikan sebelum nasib guru atau kualitas pelayanan pendidikan juga belum"Tentu kami berharap, pemerintah ke depan peduli dengan dunia pendidikan," tandas Sulistiyo(ysd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Resmi Ajukan Pemecatan Sejumlah KPUD