jpnn.com - SEKOLAH kepamongprajaan yang sekarang bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), didirikan oleh Presiden Soekarno, 17 Maret 1956.
"Pertama kali didirikan di Malang, Jawa Timur. Bung Karno langsung yang meresmikan," kata Rektor IPDN Ermaya Suradinata, Sabtu (12/9).
BACA JUGA: Ketika Balerina Dunia Juliet Burnett Berbagi Ilmu di Tepian Ciliwung
Tujuannya, menjawab kebutuhan perlunya pelayanan kepada masyarakat, mengisi kemerdekaan Indonesia.
Bagi Bung Karno, untuk membangun bangsa yang besar, perlu pemimpin besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Ha..ha...Namanya (.), Tanda Baca Itu Lho...Bukan Titik
Sejak didirikan, sebagaimana dikisahkan Ermaya, sekolah kepamongprajaan telah banyak melahirkan pelayan masyarakat yang sangat berkualitas.
Berlandaskan UU
BACA JUGA: Pemijat Tuna Netra Berkisah tentang Putranya yang Lulus Test IPDN
Maka dari itu, dalam Pasal 376 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur bahwa untuk memersiapkan pamongpraja, dilakukan melalui pendidikan kepamongprajaan.
"Jadi, keberadaan IPDN diperkuat UU. Kalau mau merubah IPDN, ya harus merubah UU. Pemikiran soal keinginan ada perubahan, bisa-bisa saja, tapi ada prosedurnya," Ermaya menjelaskan.
Mantan Gubernur Lemhanas ini mengatakan demikian, menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang sebelumnya mengaku mengusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan IPDN.
Menurut Ermaya, kalau IPDN itu dibubarkan, artinya rintisan yang sudah diputuskan Bung Karno akan dihilangkan.
"Jadi terserah beliau (Ahok--red) mau berpendapat apa. Tapi saya ingin ingatkan, pemerintahan akan berlanjut terus. Sementara pejabat itu ada masa berakhirnya. Pemerintahan tidak akan ada never ending selama negara ini ada. Ini yang harus kita yakini bahwa ke depan negara ini harus tetap ada."
Revolusi Mental
Lebih jauh Ermaya berpendapat, saat ini yang terpenting bagaimana menjalankan amanat Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo, menjalankan nawacita, menjadikan IPDN sebagai kampus penggerak revolusi mental.
Artinya, lulusan IPDN nanti, kata dia, tidak hanya profesional dan proporsional di lingkungan Kemendagri dan pemda. Tapi juga di tempat lain.
"Sekarang sudah ada beberapa alumni IPDN di beberapa kementerian dan lembaga. Termasuk di KPK juga ada. Itu dari puluhan yang diuji untuk kebutuhan dua orang, itu dua-duanya dari IPDN," ungkap Ermaya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tatkala Ibu Walikota Menangis...
Redaktur : Tim Redaksi