jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, saat ini Indonesia masih kekurangan satu juta lebih aparatur sipil negara (ASN) untuk sektor kesehatan, pendidkan, dan penyuluh.
Saat ini pemerintah fokus pada pemenuhan kebutuhan tersebut.
BACA JUGA: Informasi Penting untuk PNS Eselon III dan IV Kemenag, Siap-siap Saja
"Saat ini kita masih kekurangan 700 ribuan tenaga pendidik, 270 ribu tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan), dan 100 ribuan penyuluh (pertanian, pengairan, dan lainnya). Tentunya pemenuhannya ini disesuaikan dengan konsep penyederhanaan birokrasi di mana jabatan struktural dikurangi dan dipusatkan di fungsional," kata Menteri Tjahjo dalam seminar daring di channel YouTube KemenPAN-RB, Senin (22/6).
Untuk tenaga administrasi, lanjutnya, pemerintah sejak rekrutmen ASN 2019, baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), tidak lagi membuka formasi.
BACA JUGA: MenPAN-RB Minta Maaf kepada PNS Sejumlah Instansi
Sebab, tenaga administrasi jumlahnya sudah terlalu banyak.
"Dalam penerimaan CPNS 2019 sudah mulai kita arahkan tidak menerima pegawai administrasi. Dari 4,3 juta PNS, 70 persennya di daerah dan sebanyak 1,6 juta di antaranya adalah tenaga administrasi. Ini harus mulai dikurangi," tegasnya.
BACA JUGA: Kasus John Kei, 3 Poin Pernyataan Jenderal Idham Azis, Para Preman Jangan Menyepelekan
Dia menambahkan, Presiden Jokowi sudah mengarahkan agar setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus memetakan mana PNS yang dibutuhkan dan tidak.
Termasuk juga, mana jabatan yang masih relevan dan tidak.
"Saya yakin seluruh PPK sudah paham akan hal ini sehingga bisa dengan mudah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan eselon III dan IV ke fungsional. Demikian juga untuk usulan kebutuhan ASN harus yang benar-benar dibutuhkan organisasi," tandas Tjahjo Kumolo. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad