jpnn.com, BANGKOK - Laporan kecurangan di pemilu Thailand bermunculan setelah partai pendukung petahana, Palang Pracharat Party, keluar sebagai peraih suara terbanyak, Senin (25/3). Mulai dari angka kehadiran yang rendah, surat suara tak dihitung, hingga praktik politik uang, semua dicurigai.
Open Forum for Democracy Foundation (P-Net) memaparkan, politik uang terjadi sebelum dan saat pemungutan suara. Jaringan pengamat pemilu juga mengambil beberapa foto warga Thailand yang diberi THB 100 (setara Rp 44 ribu) agar memilih partai tertentu.
BACA JUGA: Foto Copy KTP Ditukar Rp 250 Ribu, Jelang Hari Pencoblosan Ditambahi Lagi
’’Informasi itu sudah dikirim ke komisi pemilihan untuk diproses,’’ ujar Pemimpin P-Net Ladawan Tantiwitthaypitak sebagaimana dikutip Bangkok Post.
BACA JUGA: Thailand Memilih: Boneka Militer atau Pemuja Thaksin?
BACA JUGA: Perolehan Suara Tak Sesuai Survei, Tuding Petahana Curang
Hal lain yang membuat publik curiga adalah angka kehadiran pemilih yang hanya 64 persen. Itu terbilang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya di atas 80 persen.
Di beberapa tempat pemungutan suara, hasil voting dan angka kehadiran tidak sama. KPU juga berkali-kali memundurkan jadwal pengumuman hasil sementara pemilu. Hasil akhir baru dipaparkan kepada publik sekitar 9 Mei mendatang.
BACA JUGA: Pemuja Thaksin Antusias Sambut Hasil Pemiu Thailand
Sekitar 1.500 balot dari penduduk Thailand yang tinggal di Selandia Baru juga tak dihitung. Alasannya, balot itu tiba Minggu (24/3) di atas pukul 17.00. Itu memang batas akhir penutupan pemungutan suara. Pesawat yang membawa balot tersebut tidak bisa tiba tepat waktu karena adanya penundaan penerbangan.
BACA JUGA: Perolehan Suara Tak Sesuai Survei, Tuding Petahana Curang
Komisi pemilihan tak mau dituduh curang. Mereka langsung memberikan klarifikasi. Sekjen Komisi Pemilihan Umum Thailand Charoongwit Poomma mengungkapkan, penundaan pengumuman hasil resmi pemilu ditujukan untuk memastikan semua berjalan dengan jujur dan adil.
’’Pemilu di negara kita tidak seperti di negara lain. Kita memiliki aturan hukum untuk menentukan apakah pemilu sudah berjalan jujur dan adil atau tidak,’’ tegasnya.
Untuk itu, ada proses panjang yang harus dilalui sebelum hasil akhirnya diungkap kepada rakyat. Setiap dugaan kecurangan diklasifikasi dan diselidiki.
Sementara itu, PTP maupun Palang Pracharat Party sama-sama menyatakan bakal membentuk pemerintahan. PTP merasa berhak karena sudah mendapat kursi terbanyak. Itu berarti merekalah yang diberi mandat oleh rakyat.
Di lain pihak, Palang Pracharat Party merasa punya hak yang sama karena perolehan suara mereka paling banyak. Kepala Palang Pracharat Party Uttama Savanayana bakal menghubungi partai-partai kecil lain yang ingin berkoalisi. (sha/c5/dos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Thailand Memilih: Boneka Militer atau Pemuja Thaksin?
Redaktur & Reporter : Adil