jpnn.com, JAKARTA - Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI – WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kemarin menyampaikan pernyataan sikap terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mengisolasi Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tebagapura, Mimika.
.
Menurut Ketua AMP Frans Nawipa, aksi KKB yang dia sebut sebagai Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPN PB) dilandasi persoalan kedaulatan Papua Barat.
”Bahwa perjuangan yang dilakukan TPN PB merupakan satu tindakan politik dalam hal untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat,” ujarnya.
BACA JUGA: Ryamizard Ryacudu Siap Turun Langsung Atasi KKB
Frans menyampaikan bahwa TPN PB tidak akan berhenti beraksi apabila pemerintah Indonesia belum bersedia duduk dalam perundingan internasional.
”Jika belum bisa (duduk dalam perundingan internasional), perlawanan rakyat Papua tidak akan berhenti,” kata dia.
BACA JUGA: KKB Berulah Lagi, Baku Tembak dengan Pasukan Brimob
Melalui pernyataan sikap kemarin, AMP menegaskan bahwa mereka ingin pemerintah Indonesia mengakui West Papua sebagai bangsa yang terpisah dari NKRI.
Hal senada turut disampaikan oleh Juru Bicara Bicara FRI – WP Surya Anta. Dia menyampaikan bahwa aksi TPN PB melalui operasi militer kodap III di Timika dan Tembagapura merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menunjukan kepada dunia internasional.
BACA JUGA: Maklumat Disebar dari Helikopter, Minta KKB Menyerah
”Bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan merebut kedaulatan rakyat dan bangsa West Papua,” terangnya. Dia pun menuturkan, informasi yang disebarkan oleh TNI – Polri tidak sepenuhnya benar.
Misalnya informasi soal pemerkosaan, perampokan, penyanderaan, serta pembunuhan masyarakat sipil yang dilakukan oleh TPN PB. Surya menyatakan bahwa informasi tersebut hoaks.
”Klarifikasi dari pihak TPN PB maupun interview terhadap warga Banti dan buruh Freeport jelas dinyatakan tidak ada penyanderaan dan pembunuhan terhadap warga atau buruh Freeport,” bebernya.
Sayang, ketika ditanya soal sumber klarifikasi tersebut, dia tidak bisa menjelaskan secara gamblang.
Surya hanya menyampaikan, FRI – WP punya jaringan masyarakat sipil di Papua. Tapi, mereka tidak berkomunikasi dan tidak memiliki akses langsung kepada TPN PB.
”Kami tidak punya akses langsung,” imbuhnya. Namun demikian, mereka percaya penuh kepada masyarakat sipil yang menjadi sumber informasi bagi FRI WP. Karena itu, mereka berani menyampaikan pernyataan sikap menyusul konflik yang terjadi di Papua.
Sementara Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, untuk kejadian pemerkosaan dan lainnya itu laporannya memang begitu. ”Saya mendapat laporannya memang seperti itu,” tuturnya.
Langkah Polri untuk berdialog dengan KKB bahkan sampai berupaya memberikan alat komunikasi. Namun, sama sekali tidak ada tanggapan dari KKB tersebut. ”Belum ada tanggapan dari KKB,” ungkapnya.
Apakah ada langkah lain yang akan ditempuh? Setyo menuturkan hingga saat ini jalur persuasif masih diupayakan.
Tidak ada batas waktu untuk berdialog dengan KKB. ”Ya, kami menunggu terus biar bisa berdialog,” ujarnya.
Yang pasti, untuk langkah penggunaan kekuatan bersenjata itu sangat berisiko. Koban bisa banyak bila langkah itu ditempuh. ”Kami tidak ingin ada korban lagi,” paparnya.
Dari istana, pemerintah menyatakan cara-cara persuasif memang masih diutamakan untuk bisa membebaskan 1.300 warga desa Kimbely dan Banti.
Meskipun demikian, pemerintah memastikan akan menggunakan segala cara bila ternyata upaya negosiasi tersebut gagal. Tidak menutup kemungkinan, cara kekerasan bakal dilakukan bila situasi semakin tidak terkendali.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa poin utama dalam upaya pembebasan itu adalah keselamatan warga. Karena itu, upaya persuasif tetap diutamakan. ’’Supaya jangan terjadi korban yang banyak,’’ terang JK di kantornya kemarin (14/11).
JK mengaku belum mendapatkan informasi apapun soal keinginan para anggota KKB. Namun, pada umumnya kelompok bersenjata memiliki keinginan yang relatif mirip, yakni melawan pemerintah. apalagi, sampai menahan warga dalam jumlah besar.
Disinggung bagaimana bila upaya persuasif tidak kunjung mendapatkan titik temu, JK mengatakan bahwa pemerintah akan bertindak tegas. ’’Harus menyelamatkan rakyat, apapun caranya,’’ tegas JK.
Sebab, dalam kondisi tersebut ada kepentingan rakyat yang lebih besar yang harus didahulukan ketimbang respons dari pihak KKB.
Apakah penyekapan itu juga terkait dengan kemiskinan yang masih besar di Papua, JK membantahnya.
Menurut dia, penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tangan pemerintah.
Perlu ada upaya yang aktif pula dari masyarakat untuk mengubah nasibnya. ’’Kalau dari sisi anggaran, anggaran per kapita APBN tertinggi itu ada di Papua,’’ jelasnya.
Setiap tahun, anggaran dalam jumlah besar digelontorkan ke Papua. Empat tahun terakhir, dana otonomi khusus senilai Rp 29,6 triliun masuk ke Papua.
Dana tersebut dibagi dua, di mana Provinsi Papua mendapat 70 persen dan Papua Barat 30 persen. Itu belum termasuk anggaran lainnya, seperti infrastruktur hingga dana desa.
Menurut JK, dibutuhkan masyarakat yang aktif untuk bisa ikut membangun papua. Dia mendorong masyarakat Papua menjadi pengusaha. Bisa melalui perkebunan atau usaha lain yang sesuai. Sehingga, pendapatan bisa meningkat dengan sendirinya. (syn/idr/byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KKB Tutup Akses 2 Desa dengan Membuat Lubang di Jalan
Redaktur & Reporter : Soetomo