MATARAM - Sementara itu, aksi solidaritas kasus Sape Berdarah terjadi di sejumlah daerahDi Sape, Bima, puluhan warga yang menamakan diri Kerukunan Keluarga Pemuda dan Masyarakat Sape (KKPMS) melakukan aksi di Kantor Camat dan Polsek Sape.
Massa yang dikoordinir Erik, kembali menyuarakan tuntutan meminta Pemerintah Kabupaten Bima mencabut SK 188
BACA JUGA: Bima Masih Panas, Demo Berakhir Ricuh
Pencabutan itu merupakan harga mati yang harus dipenuhi pemerintah.Menurut Erik, SK 188 telah menetapkan tiga wilayah kecamatan di ujung timur Pulau Sumbawa, yakni Lambu, Langgudu, dan Sape masuk kawasan wilayah pertambangan PT SMN
BACA JUGA: Optimis Produksi Jagung Capai 1 Juta Ton
Ternyata wilayah Sape lebih besar, hingga ke wilayah Desa Kowo," sebutnya.Dengan mengizinkan pertambangan masuk wilayah Sape, berarti membiarkan kerusakan lingkungan
BACA JUGA: 53 Ribu Lansia Terlantar di Kalsel
"Kita tidak butuh tambangSelama ini kita tidak hidup dengan pundi-pundi emas hasil pertambangan," bebernya.Penolakan pertambangan di wilayah Lambu telah dimulai sejak tahun 2008 silamNamun selama ini pemerintah bersikap apatis terhadap aspirasi masyarakat, hingga muncul insiden di Pelabuhan Sape"Pemerintah selama ini tidak jujur pada masyarakatTidak pernah sosialisasi tentang tambang pada masyarakat, tiba-tiba keluarkan izin," sorot Ridwan, salah seorang orator aksi.
Massa meminta Camat Sape sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bima memberikan pernyataan di hadapan warga, terkait penolakan tambang yang berkembang dari masyarakat Sape dan Lambu.
Camat Sape Yuwaid mengatakan keinginan warga agar SK 188 dicabut telah disampaikannya ke Pemerintah Kabupaten Bima"Hari ini juga saya akan ke Bima untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan SK 188 untuk dicabut," sebutnya.
Massa melanjutkan aksi di Polsek SapeMereka meminta aparat penegak hukum bertanggung jawab atas insiden di Pelabuhan Sape yang menyebabkan dua orang warga meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka.
Massa meminta Kapolsek Sape Kompol Usman memberikan penjelasan atas kejadian di Pelabuhan Sape"Terkait dengan kejadian di pelabuhan, polisi akan melakukan investigasi untuk mengungkap kejadian itu," kata Usman.
Sementara itu di Lombok Timur, ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) Lotim menggedor Kejaksaan Negeri Selong, Kantor Bupati, Mapolres, dan DPRD Lotim"Intinya kami menyayangkan sikap Pemerintah Bima kepada masyarakat di tiga kecamatan," kata HM Fuad, salah seorang massa FRAT.
Anggota PMII Metro Lotim ini menjelaskan aksi yang digelar sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang jadi korban"Kebijakan Bupati Bima terkait izin tambang sepihak, sehingga ditentang masyarakat," tegasnya.
Massa juga menuding sikap polisi yang membubarkan massa terlalu berlebihanMenurutnya, sikap aparat sudah melanggar Tri Brata yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat"Kami sangat mengecam dan menyayangkan tindakan represif ituSampai menimbulkan korban jiwa," tegasnya.
Kapolres Lotim AKBP Agus Nugroho mengapresiasi aksi massa yang berlangsung tertib"Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ungkapnya(cr-mis/lil/rur/gun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perusahaan Sawit Tolak Bayar Pajak Galian C
Redaktur : Tim Redaksi