jpnn.com, JAKARTA - Para honorer K2 teknis administrasi masih ragu dengan janji pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam rekrutmen PPPK 2022. Mereka curiga itu hanya janji karena menghadapi tahun politik.
Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Maluku Utara Said Amir memberikan apresiasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo atas kebijakan khusus untuk honorer K2 di 2024.
BACA JUGA: PGRI: Pengabdian Guru Honorer tidak Boleh Diabaikan dalam Seleksi PPPK
Salah satunya kesempatan bagi tenaga teknis administrasi yang memenuhi persyaratan untuk ikut tes PPPK 2022.
Namun, Said curiga dengan kebijakan tersebut. Menurut dia honorer K2 akan kembali menjadi alat politik dalam Pemilu 2024.
BACA JUGA: Nadiem Bicara Afirmasi Guru Honorer Peserta Tes PPPK 2021, Disambut Gemuruh Tepuk Tangan
"Jangan-jangan pemerintah mau bohongi honorer K2 lagi. 2022 kan waktunya mencari suara," kata Said kepada JPNN.com, Minggu (26/9).
Dia mengaku sudah mengetahui trik pemerintah untuk menggiring suara rakyat dan honorer menjadi makanan empuk.
BACA JUGA: Komisi X dan Nadiem Makarim Sepakat soal PPPK Guru 2021, Poin 2 Menguntungkan Honorer
Dia tahu betul pemerintah maupun politikus mengetahui honorer punya massa untuk mendulang suara.
Apalagi, lanjutnya, ini bukan kali pertama honorer kena PHP (pemberi harapan palsu). Dalam dunia honorer, sudah bukan hal baru lagi sering dijadikan alat politik.
"Kami sudah kenyang dengan janji-janji," tegasnya.
Apabila memang ada kebijakan PPPK 2022, Said meminta pemerintah memberikan kemudahan kepada honorer K2 yang ada dalam data base.
Selain itu, dia mengingatkan pemerintah bahwa kalangan honorer K2 bukan hanya tenaga guru tetapi ada banyak tenaga teknis yang juga butuh perhatian.
"Mudah-mudahan kebijakan khusus itu benar-benar direalisasikan dan bukan sekadar menarik simpati rakyat kecil seperti kami yang butuh status jelas," pungkas Said Amir. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Natalia
Reporter : Mesya Mohamad