Thariq Modanggu Mengusulkan Penundaan Penghapusan Honorer

Minggu, 19 Juni 2022 – 21:41 WIB
Plt Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, usulkan penundaan penghapusan honorer daerah dalam Rakernas Apkasi, di Bogor, Minggu (19/6/2022). (ANTARA/HO-humas)

jpnn.com, GORONTALO - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gorontalo Utara, Gorontalo, Thariq Modanggu merespons rencana pemerintah pusat melakukan penghapusan tenaga honorer mulai 2023 nanti. 

Dia berharap kebijakan penghapusan honorer mulai 2023 itu, khususnya di daerah-daerah, dapat ditunda oleh pemerintah pusat. 

BACA JUGA: Soal Penghapusan Honorer, Pj Wali Kota Sudah Keluarkan Perintah Ini

Menurut dia, harapan itu menjadi salah satu usulan yang disuarakan dalam pembahasan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-14 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Menurutnya, penundaan penghapusan honorer atau yang di daerahnya dikenal dengan penyebutan pegawai tidak tetap (PTT) perlu menjadi salah satu rekomendasi penting hasil Rakernas Apkasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

BACA JUGA: Tauchid Tegaskan Penghapusan Honorer untuk Membenahi Sistem Kepegawaian

Dia mengatakan hal itu mengingat kondisi daerah atau kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama.

Baik kondisi lokal dalam pelayanan pemerintahan daerah, tantangan, masalah maupun potensi yang dimiliki.

BACA JUGA: Penghapusan Honorer, Baiq Nelly: Kami Berharap Ada Kebijakan Lebih Humanis

Oleh karena itu, pemberlakuan penghapusan honorer termasuk di daerah mulai 2023, harus benar-benar didasarkan pada data dan kajian dampak dari keputusan tersebut.

Tentu, kata Thariq, seperti di kabupaten yang dipimpinnya, penghapusan honorer akan berdampak pada lemahnya pelayanan di antaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kami pasti akan menghadapi banyak masalah di lapangan. Mengingat minim aparatur di pemerintahan daerah ini mencapai ribuan orang dan masih dihadapi hingga saat ini," katanya.

Sebanyak 12 poin materi pembahasan termasuk rancangan undang-undang (RUU) pesisir dan kepulauan yang menjadi usul inisiatif DPR RI serta telah diperjuangkan pihak Aspeksindo, menjadi rekomendasi dalam Rakernas Apkasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami berharap rencana penghapusan honorer daerah mendapat perhatian khusus Bapak Presiden," imbuhnya. (antara/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler