Tiap 15 Hari, Lahir Satu Daerah Otonom

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku pusing mengatur dan mengelola keuangan bagi daerah otonomi baruSejak bergulirnya pemekaran daerah sesuai amanat UU 32 tahun 2004, terus lahir daerah-daerah otonomi baru bahkan jumlahnya di luar perkiraan.

Sri Mulyani mengatakan, bahwa lahirnya daerah-daerah otonomi baru, serta merta membuat keuangan negara yang telah disusun jauh hari harus ikut mengalami perubahan berarti.

"Lahirnya daerah-daerah pemekaran baru ini memang menimbulkan kepusingan sendiri

BACA JUGA: Subsidi Listrik Jadi Rp 56,15 Triliun

Bayi-bayi baru ini lahir ditengah tahun anggaranDitahap awal, mereka masih mendapatkan alokasi dari daerah induk

BACA JUGA: Kesepakatan Jogja Untungkan China

Namun mulai tahun baru, mulai dihitung secara mandiriIni cukup memusingkan terutama soal pembagian pendapatan," kata Sri Mulyani di hadapan kepala daerah saat pemaparan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2010, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/4)

BACA JUGA: Bahas APBN-P, Sepakat ICP 80 USD Per Barel

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, bahwa selama kurun 8 tahun terakhir, telah lahir 225 daerah otonomi baru di Indonesia"Ini artinya, setiap 15 hari, lahir satu daerah otonomi baru," katanya.

Bahkan saat ini kata Gamawan, telah ada 50 berkas pengajuan pembentukan daerah otonomi baru dari daerah yang telah sampai ke DPR.

"UU 32 telah memberikan ruang untuk menampung usulan tersebutInilah nanti yang akan kita coba evaluasi kembali, karena harusnya soal pembentukan daerah otonomi baru ini, pusat juga diberikan kewenangan dalam menentukan layak atau tidak layaknya daerah Otda baru," jelas Gamawan.

Pemekaran daerah, dikatakannya merupakan hal yang positif sajaNamun demikian, tetap harus diperhatikan perihal tujuan dari diberinya ruang untuk pemekaran daerah itu sendiri.

"Karena ada tiga tujuan diberikannya Otonomi daerah, yakni mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya, mampu untuk meningkatkan pelayanan publik dan mampu meningkatkan pelayanan publikBila ini tidak tercapai, tentu ada yang harus dievaluasi lagi," kata Gamawan.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BP Migas Sanggupi Lifting 965 Ribu Barel Per Hari