Tidak ada Jalan Tol Buat Tommy

JAKARTA - Keinginan putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto bersaing di bursa Ketua Umum Partai Golkar nampaknya akan kandasTommy diperkirakan akan terganjal aturan AD/ART, yang mengatur persyaratan pencalonan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar

BACA JUGA: SPS Desak Hapus Bea Masuk Kertas

"Pada prinsipnya, semua kader Golkar boleh mencalonkan diri sebagai ketua UmumTetapi, semua itu harus sesuai dengan persyaratan pada AD/ART Partai,'' Kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/8)

BACA JUGA: KPK Selidiki Korupsi Flu Burung

Kalla menanggapi rencana putra mahkota keluarga Cendana Tommy Soeharto yang ingin maju memperebutkan kursi Ketua Umum.

Seperti diketahui, Tommy Soeharto memberanikan diri mencalonkan sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar, karena masih memiliki KTANamun, ternyata hanya dengan memiliki KTA saja belum cukup

BACA JUGA: Mebel Vietnam Lebih Diminati Buyer Asing

Menurut Kalla, untuk menjadi Ketua Umum, yang bersangkutan harus pernah aktif dalam kepengurusan DPP minimal satu periode lima tahun."Meski Tommy Soeharto memiliki KTA, namun untuk menjadi Ketua Umum kepemilikan KTA saja belum cukup," kata JK menegaskan.

Jusuf Kalla sendiri mengaku tidak mengenal dekat kiprah Tommy Soeharto di organisasi Golkar"Jadi, saya belum bisa menilai  Tommy secara personalKarena saya sendiri kurang dekat dengan diaArtinya, dari sisi organisasinya saya tidak banyak mengenal Tommy,'' ujar JK di kantor Wapres." Kalau untuk menjadi pengurus biasa boleh langsung tapi kalau untuk menjadi ketua umum harus menjadi pengurus dulu minimal 5 tahun," tegasnya.

Segala persyaratan itu, lanjut Kalla, tertuang dalam AD/ART Partai Golkar  sifatnya baku."Tapi, saya tidak tahu apakah Tommy itu pernah menjadi pengurus atau tidakYang pasti harus jadi pengurus dulu, tidak bisa langsung mencalonkan diri menjadi Ketua Umum," terangnya.

 Kalla mengakui, rencana Tommy Soeharto untuk meramaikan bursa pencalonan ketua umum Golkar menunjukkan Golkar tidak pernah kekurangan kader potensialNamun, ia menegaskan, semuanya harus berdasarkan AD/ART partai yang tidak bisa 'diubah-ubah' hanya untuk mengakomodir pencalonan seseorang."Ndak bisa (AD/ART diubah), itu sudah baku dan sudah lama," imbuhnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Beber Pemda Hobi Perda Bermasalah