jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berharap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (7/11) tidak sekadar menyatakan terlapor para hakim MK melanggar kode etik.
Diketahui, MKMK pada Selasa ini (7/11), bakal memutuskan dugaan pelanggaran kode etik para hakim MK yang diketuai Anwar Usman dalam memutuskan uji materi UU Pemilu tentang batas usia capres-cawapres.
BACA JUGA: Jarnas 98 Kritik Pernyataan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie
"Makanya, kami ingin supaya putusan MKMK itu enggak hanya menyebut sanksi etik," kata dia ditemui setelah menghadiri diskusi berjudul Oligarki dan Totalitarianisme Baru di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (6/11) malam.
Selain pelanggaran etik, kata Bivitri, putusan MKMK diharapkan berupa perintah kepada MK memeriksa ulang perkara Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu.
BACA JUGA: Bobby Menantu Jokowi Mau Main Dua Kaki, Nasibnya di PDIP Menghitung Hari
Adapun, MK dalam putusan bernomor 90/PUU-XXI/2023 menambahkan frasa baru dalam Pasal 169 Huruf Q tentang syarat batas usia capres-cawapres.
MK mengungkapkan syarat batas usia capres-cawapres tetap 40 dengan frasa pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
BACA JUGA: Putusan MKMK Dibacakan Hari Ini, HNW: Semoga Kembalikan Muruah Mahkamah Konstitusi
Bivitri beranggapan perintah memeriksa ulang Pasal 169 Huruf Q sangat dimungkinkan apabila MKMK menyatakan hakim MK pembuat putusan bernomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar etik.
"Meminta MK segera melaksanakan sudah cukup lumayan untuk memengaruhi karena asumsi kami, MK juga berkepentingan membersihkan dirinya sendiri, dia akan cepat melaksanakannya juga," katanya.
Dia melanjutkan perintah memeriksa ulang yang dimaksud itu bukan dimaknai MK akan menyidangkan kembali perkara sebelumnya.
Bivitri mengatakan sidang ulang itu bisa dilakukan dengan MK segera memeriksa uji materi terhadap Pasal 169 Huruf Q yang sudah masuk ke lembaga tersebut.
Toh, katanya, sudah ada empat permohonan yang masuk ke MK agar lembaga tersebut bisa menyidangkan Pasal 169 Huruf Q.
"Pasal 169 Huruf Q itu diperiksa lagi, karena sudah ada permohonan yang masuk. Kan, memang MK itu enggak bisa aktif, dia itu pasif. Dia hanya bisa menunggu permohonan masuk. Dia tidak bisa, eh, ini ditarik lagi, yuk, dibahas. Tidak boleh," katanya. (ast/JPNN.com)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan