jpnn.com, JAKARTA - Komunikolog Emrus Sihombing menyatakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang lulus tes wawasan kebangsaan harus mengikuti pelantikan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Direktur eksekutif EmrusCorner itu menegaskan pegawai KPK yang sudah memenuhi syarat atau lulus TWK itu harus menunjukkan sikap dan perilaku taat terhadap pimpinan.
BACA JUGA: Terus Serang Firli Bahuri, Eks Pegawai KPK Dinilai Melemahkan Pemberantasan Korupsi
"Jika pimpinan sudah menetapkan pelantikan menjadi ASN, maka harus ditaati," kata Emrus melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (31/5).
Emrus menilai permintaan 588 pegawai KPK agar menunda pelantikan menjadi ASN sebagai bentuk solidaritas terhadap pegawai-pegawai yang tidak lulus TWK tidak etis, karena komisi antikorupsi itu bukan lembaga politik.
BACA JUGA: Surat Terbuka Bang Fahri untuk Pegawai KPK, Silakan Disimak Isinya
"Tidak boleh meminta ditunda hanya karena alasan solidaritas kepada yang tidak memenuhi syarat karena KPK bukan lembaga politik yang sifatnya bertukar kepentingan," ungkap dia.
Pengajar di Universitas Pelita Harapan itu menegaskan pegawai KPK wajib taat pada keputusan pimpinan yang sudah dibuat secara kolektif kolegial.
BACA JUGA: Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju Diberhentikan Tidak dengan Hormat
Menurut dia, bila ada pegawai KPK yang memilih untuk tidak mengikuti pelantikan sebagai ASN, maka mereka tidak perlu dilantik.
Sebab, kata Emrus, sikap mereka yang ingin menunda pelantikan menjadi ASN merupakan bentuk pembangkangan kepada pimpinan.
"Pegawai hanya patuh pada arahan, petunjuk, perintah pimpinan dan taat undang-undang serta aturan. Jika tidak, maka jauh lebih baik mengundurkan diri saja dari KPK," ujar dia.
Pimpinan KPK yang kolektif kolegial wajib melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi ASN, serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
"Aturan itu menjadi dasar bahwa pimpinan KPK harus segera melantik pegawai yang memenuhi syarat TWK menjadi ASN," katanya. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy