Tidak Jelas, Saldo Sebagian Rekening Liar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memilah-milah segebok data rekening liar kiriman Departemen KeuanganItu dilakukan untuk memudahkan penelusuran orang-orang yang bertanggung jawab di balik penerbitan rekening itu

BACA JUGA: Eksekusi WN Nigeria Molor

Setelah dipelajari, laporan 260 rekening tersebut beragam.

''Macam-macam modelnyaAda yang memang sudah dikembalikan kepada negara

BACA JUGA: Dua Sukhoi Tiba di Makassar

Ada yang sama sekali belum disetorTetapi, ada sebagian lagi yang tidak jelas

BACA JUGA: Demokrat : Implikasi Positif Hanya ke SBY

Kami tidak mendapat informasi sama sekali,'' ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, Jumat (26/12).

Menurut mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu, rekening yang tidak jelas tersebut amat sulit diketahui berapa saldo di dalamnya''Kami masih mengusahakan itu,'' jelasnya.

Hingga kini, memang terdapat berbagai macam rekening yang berada di departemenSeperti pengakuan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, saldo rekening Balai Harta Peninggalan (BHP) memang tinggal sedikit.

Apakah tim khusus yang dibentuk KPK akan memanggil pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab seperti penyelidikan kasus korupsi selama ini? Soal itu, Haryono tidak mau menjelaskan secara detail bagaimana sistem kerjanya''Ya ada nantiYang pasti, tim tersebut beranggotakan bidang pencegahan dan penindakan, dan bekerja sangat cepat,'' ungkapnya.

Soal penanganan rekening liar itu, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto pernah mengungkapkan akan lebih dulu menelusuri sejarah penerbitan ratusan rekening bernilai miliaran rupiah dan jutaan dolar itu.

Prinsipnya, tim khusus yang mulai bekerja awal tahun depan bakal menyelidiki sejak kapan rekening yang dicurigai diterbitkanTim tersebut akan mudah memulai pekerjaannyaSebab, segebok data sudah ada di meja komisiKPK akan meminta bantuan sejumlah bank penerbit rekening untuk membantu penyelidikan.

Seperti diberitakan, KPK berinisiatif menindaklanjuti laporan temuan 260 rekening liarDana Rp 314,2 miliar plus USD 11 juta itu mayoritas berasal dari Mahkamah Agung (MA), Depdagri, Depkum HAM, Depsos, dan BP Migas. (git/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Masyarakat Timpakan Kegagalan Ekonomi ke JK