AKHIRNYA Yudhoyono tidak kesepianKabinet koalisi beberapa partai politik yang dipimpinnya hanya sekitar 60-70% menguasai parlemen
BACA JUGA: Kabinet itu Seumpama Rumah
Setidaknya, masih ada hampir 30% yang bisa bersuara lainBACA JUGA: Karma Politik Golkar yang Faksional
Rakyat pun bersuka-cita karena tidak akan mendengar suara koor pertanda setuju belaka di DPRTidak masuknya ketiga partai itu ke dalam kabinet, saya kira bukan kegagalan Yudhoyono
BACA JUGA: Merajut yang Terpecah-Belah
Tetapi keberhasilan, terlepas apakah disadari atau tidak, dikehendaki atau pun sebaliknya – karena sangat tergantung dari angle mana memandangnya.Bayangkan jika semua parpol masuk ke kabinet, apa jadinya? Sejarah sudah pernah menjawabnya, yakni masa Orde Baru, meskipun kala itu direkayasa melalui Undang-Undang sehingga menjadi legal secara politikMisalnya, tentang adanya anggota angkatan dari militer yang duduk di DPRBahkan, pegawai negeri wajib masuk Korpri yang berorientasi ke Golkar.
Kala itu, jalannya pemerintahan dari luar tampak stabilPadahal sesungguhnya semu, karena siapa yang berbicara “lain” bisa berakibat burukKita masih ingat kematian hak-hak perdata yang menimpa anggota Petisi 50 yang kritis kepada SoehartoBahkan ketua PPP dan PDI bisa jatuh bangun, tergantung siapa yang mau nunut kepada rezim, karena jika tidak akan disingkirkan seperti nasib yang dialami oleh John Naro dan Megawati.
Kala itu, bahkan bahasa politik dan birokrasi kita sangat santunMisalnya, kasus busung lapar berubah menjadi kasus kurang makanKenaikan harga menjadi penyesuaian hargaBahkan ada istilah prasejahtera untuk istilah kemiskinan.
Untunglah, PDIP, Hanura dan Gerindra tidak tergoda merapat ke kabinetTapi berada di luar pemerintahanJika ketiga parpol itupun ikut bergabung, saya khawatir Yudhoyono tidak dapat mengetahui apa yang sesungguhnya yang terjadi di akar rumput masyarakatJika ini terjadi akan berbahaya sekaliApalagi semua parpol yang terwakili di DPR akan sungkan menyanggah, misalnya, angka kemiskinan dan pengangguran, seperti perdebatan masa 2004-2009 silam.
Untung pulalah kebebasan pers pun sudah dijamin oleh UU Pers, meskipun dibayang-bayangi oleh RUU Rahasia Negara, yang kita harapkan jika pun disahkan kelak oleh DPR tetapi pasal yang mengancam kebebasan pers haruslah dicabut.
Masalah krusial bangsa ke depan masih banyakDi bidang ekonomi, apa kabar dengan kedaulatan industri domestik kita yang loyo bersaing dengan barang imporKakao saja kita ekspor ke Malaysia dan dikirim lagi ke Indonesia berupa barang jadiApakah kita terus menunggu harga CPO membaik agar ekspornya menuai devisa dan tak berikhtiar keras mendirikan industri turunannya dalam negeri?
Sebagai negara agraris, kita malu harus mengimpor kedelai, garam, gula, beras dan lainnyaKini ekspor kayu gergajian diperbolehkan lagi dan bukannya merangsang industri kayu bahan jadi, seperti meuble, kayu lapis dan sejenisnyaPadahal, hutan kita kian waktu semakin sakarat yang dapat mengakibatkan bahaya bencana lingkungan yang dahsyat.
Kecenderungan kebijakan ekonomi makro, nilai kurs rupiah, pengendalian inflasi, penyesuaian harga BBM dengan harga minyak mentah dunia cenderung hanya menyelamatkan APBNTetapi bagaimana dengan sektor riil yang sudah lama menjerit minta dibasahi oleh kucuran kredit perbankan?
Kebijakan & Pengawasan
Akumulasi masalah tersebut membutuhkan kritisi dari DPR, sehingga untunglah PDIP, Gerindra dan Hanura tak merapat ke tubuh kekuasaanKritisi dan skeptisme kepada kebijakan tersebut secara teori hanya bisa dilakukan oleh ketiga parpol iniKoalisi parpol pendukung pemerintahan mustahil melakukannyaBukankah kebijakan tersebut disusun oleh kabinet yang di dalamnya ada representasi koalisi parpol pendukung pemerintahan? Tidak etis juga jika mengkritisis kebijakan apa yang ia ikut menentukannya, bukan?
Lakon ketiga parpol itu menjadi pentingBukan hanya sebagai kapital politik untuk meraih hati rakyat menjelang Pemilu 2014, teramat penting adalah demi rakyatDibutuhkan konsistensi ketiga parpol ini mengkritisi setiap kebijakan yang tidak pro kesejahteraan rakyat, tanpa harus mendikotomikan rakyat miskin, dunia usaha dan berbagai keragaman kelapisan social ekonomi.
Integritas ketiga parpol ini pun menjadi sangat pentingJanganlah terulang lagi konspirasi sejumlah anggota DPR untuk hal yang sifatnya koruptif, seperti tercermin dalam beberapa kasus 2004-2009 yang malah berujung ke meja hijauNoda ini akan mengurangi bahkan bisa melumpuhkan wibawa kritik parpol yang tak bergabung dengan kabinetTragisnya bisa menjadi tetap sebagai pecundang pada Pemilu 2014 mendatang.
Terjaganya konsistensi dan integritas ketiga parpol ini mengkritisi pemerintahan pun sebaliknya bisa menguntungkan pemerintahan YudhoyonoPresiden mau tak mau selalu menimbang dengan cermat setiap kebijakan yang akan diputuskanSisi lemah akan ditutupKebijakan diupayakan maksimal tak merugikan kelompok masyarakat yang mana punAklhasil, yang diuntungkan adalah masyarakat.
Terpulang kepada masyarakat untuk menilai seberapa jauh kebijakan pemerintahan dari kritisi dari ketiga parpol itu yang menguntungkan masyarakatKetiga parpol itu tentu saja tak asal kritikBahkan terhadap kebijakan kabinet yang bagus pun malah bisa menandinginya dengan konsep yang lebih bagusDengan kata lain, terjadi perlombaan antara kebijakan dan konsep, yang dua-duanya demi kepentingan masyarakat.
Pemerintahan Yudhoyono pun beruntung karena menguasai mayoritas DPRJika terhadap berbagai kebijakan pemerintah niscaya mengaminkannya karena merupakan kebijakan kabinet koalisi parpol, tapi masih terbuka mengawasi implementasinya di lapanganKebijakannya sudah benar, tapi implementasinya menyimpangNah, ini harus dikritisi sebagai pengawal kebijakan kabinetYudhoyono pasti senang karena ia mempunyai “kaki-tangan” di lapangan.
Kesempatan pengawasan kebijakan tentu saja juga dipunyai oleh ketiga parpol yang berada di luar pemerintahanLagi-lagi terjadi perlombaan pengawasanPengawas terbaik, terbersih, terkonsisten dan paling berintegritas logislah mendapat simpati masyarakat, yang kelak berbuah dalam Pemilku 2014.
Malapetaka akan terjadi manakala dalam pengawasan di lapangan terjadi lagi konspirasi jahat, antara pengawas dari koalisi kabinet dan pengawas dari parpol di luar kekuasaanMaklumlah, di era kontemporer ini kepentingan partai dan kepentingan ideologi kadang bisa menguap dan digantikan oleh kepentingan fulus yang sangat dahsyat itu, seperti sudah acapkali terjadi.
Bayangkan, jika ada penyimpangan dilakukan seorang gubernur, direksi BUMN atau bupati dan walikota, alangkah memalukannya jika anggota DPR dari koalisi partai bersekutu dengan anggota DPR dari partai di luar pemerintahan menguras kocek si “mangsa” kolektif tersebutJika hal seperti itu masih terjadi lagi, maka Presiden Yudhoyono pun menjadi kesepian lagiIa ditinggal oleh teman dan lawannyaTragis! (***)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inspektur Gogol yang Palsu
Redaktur : Tim Redaksi