jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif PolcoMM Insitute, Heri Budianto mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera melantik Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Alasannya, sudah ada putusan permohonan praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.
Apalagi, Heri menambahkan Jokowi selalu mengatakan menunggu proses sidang praperadilan terkait keputusan melantik Budi Gunawan atau tidak.
BACA JUGA: Pemindahan Terpidana Mati ke Nusa Kambangan Ditunda
"Kalau sudah selesai maka tidak ada alasan untuk tidak mengambil sikap. Kalau ini ditunda upaya hukum lain bisa diambil KPK," kata Heri dalam diskusi "Kriminalisasi No... Justice For All, Yes" di Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (17/2).
Heri menyatakan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan risiko politik paling ringan yang dihadapi Jokowi. Sebab, apabila tidak melantik Budi Gunawan maka presiden akan berhadapan dengan dua kekuatan politik. Hal ini tidak akan mudah dihadapi oleh presiden.
BACA JUGA: Ketua KPK Pertimbangkan Ajukan Praperadilan
Heri menjelaskan kekuatan politik pertama yang harus dihadapi presiden adalah DPR. Ketika menghadapi DPR, Jokowi tidak hanya berhadapan dengan kelembagaan. "Tapi, personalnya juga," ujarnya.
Selain DPR, Heri mengatakan presiden akan repot menghadapi partai pendukungnya. Pasalnya, partai pendukung Jokowi terlihat memberikan dukungan kepada Budi Gunawan.
BACA JUGA: Berkas BW Nyaris Rampung, Adnan dan Zul Masih Diporoses
Hal itu terlihat dari beberapa kader PDIP dan Nasdem yang memberi pernyataan mendukung proses praperadilan. "Ini warning bagi presiden tidak mudah mencari dukungan politik," tandas Heri. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluar Rumah Pakai Baju Putih, BG Dilantik jadi Kapolri?
Redaktur : Tim Redaksi