JAKARTA -- Gertakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendepak Partai Politik yang nakal dari koalisi, ternyata tidak terbuktiPresiden SBY mengaku hanya akan menata koalisi dan bukan menata kabinet (reshuffle)
BACA JUGA: Hanura Tetap Konsisten Beroposisi
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring pun mengusulkan, agar penataan koalisi dilakukan hanya untuk tingkat parlemen saja dan bukan di kabinet.‘’(Menata) Setgab ini di parlemen saja
BACA JUGA: Pendukung Angket Dinilai Ingin Gulingkan SBY
Kemarin saja yang masalah itukan di parlemen, terus di bawa-bawa ke kabinetAgar komunikasi antara pemerintah dengan anggota Parpol koalisi di parlemen berlangsung langgeng, Tifatul meminta agar Presiden SBY meningkatkan komunikasi dengan seluruh pimpinan dan anggota Parpol koalisi
BACA JUGA: Golkar Dianggap Tidak Akan Loyal
Kalau memang diperlukan, maka poin-poin kesepakatan koalisi bisa diperbaharui bersama-sama.‘’Jadi nanti apapun kesepakatannya harus komit ke depannya, jangan berubah-ubahSaya usulkan begitu, supaya yang terjadi di parlemen itu bisa selesai di sanaKalau perlu nanti Setgab (di parlemen) itu nanti suaranya satu saja dan jangan semua ngomong,’’ tegas Tifatul.
‘’Di antara Presiden dengan menteri tidak ada masalahHanya di parlemen dan dibawa-bawa seolah-olah sudah pecah kongsiDengan Penegasan Pak Sudi (Sesneg) kemarin, Presiden tidak akan melakukan reshuffle,’’ tambah Tifatul lagi.
Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan belum pernah mendengar usul ini disampaikan langsung dalam pembahasan mengenai koalisiMenurutnya, makna koalisi tetap satu paket yakni di pemerintahan (eksekutif) dan juga di parlemen (legislatif) sesuai kesepakatan awal.
‘’Dan itu mestinya sejalan dan semangatnya samaDan itu dalam kesepakatan koalisi juga jelas, berkoalisi itu di pemerintahan maupun di parlemen, jadi tidak bisa koalisinya mau di pemerintahannya saja, tapi di parlemen tidak koalisiKebijakan pemerintahan itu kan dibuat bersama antara pemerintah dengan parlemen,’’ tegas Andi.
Sementara itu, kader PKS yang menjabat sebagai Menteri Pertanian Suswono, tampak tidak mau ambil pusing dengan memanasnya isu reshuffleBaginya yang penting adalah tetap bekerja seperti biasa, meskipun nantinya situasi memanas antara parpol koalisi di parlemen.
‘’Saya tidak terpengaruh karena sepenuhnya di kabinet dan tidak menduduki lagi jabatan di partaiMari kita belajar demokrasiSaya tidak berpengaruh, bekerja biasa sajaSaya menghormati hak prerogratif presidenAda atau tidak reshuffle, itu hak presiden,’’ tegasnya.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tak Bertaji, Reshuffle Batal
Redaktur : Tim Redaksi