JAKARTA - Politisi Demokrat Benny K Harman menyatakan, usulan hak angket perpajakan yang diusung oleh Golkar dan PKS beberapa waktu lalu bukanlah untuk memperbaiki sistem perpajakan IndonesiaNamun di balik itu, partai pendukung hak angket itu ingin menggulingkan SBY.
"Ada motivasi mengulingkan pemerintah sebelum 2014 dalam hak angket ini
BACA JUGA: Golkar Dianggap Tidak Akan Loyal
Ada upaya untuk mendiskreditkan Demokrat sebelum 2014," kata Benny dalam diskusi yang bertajuk Hak Angket Dalam Perspektif Presidensil yang diadakan Pokja Hukum dan HAM Partai Demokrat di Hotel Nikko, Jakarta, kemarin.Ketua Komisi III DPR ini menegaskan, karena alasan itulah Demokrat mati-matian membendungnya
BACA JUGA: Demokrat Tak Bertaji, Reshuffle Batal
Wajar kalau kami wajib mencegahnyaBACA JUGA: Hengkang dari Koalisi, Menteri Tak Harus Diganti
Makanya, kita tolak," tandasnya.Di tempat yang sama, pengamat politik UI, Arbi Sanit berpendapat hak angket DPR dalam sistem pemerintahan presidensial seperti sekarang perlu ditata kembaliBelajar dari pengalaman hak angket Century dan hak angket pajak, tak jarang hak angket tersebut disalahgunakan demi kepentingan politik individu atau golongan tertentu dan bukan kepentingan rakyat.
“UU tentang hak angket ini perlu disesuaikan kembali dengan sistem pemerintahan kita sekarang, yakni disesuaikan dengan sistem presidensial,” katanyaArbi mengatakan saat ini terdapat distorsi dalam penggunaan hak angket oleh parlemen dalam sistem pemerintahanTujuan hak angket yang awalnya hanya sebagai alat untuk mengawasi pemerintahan berubah arah menjadi ambisi politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah hasil pemiluDan, tak jarang, keberadaan hak angket dimanipulasi demi kepentingan politik sekelompok orang dan golongan atas nama rakyat.
Dia menilai, adanya usulan hak angket pajak oleh DPR yang diprakarsai partai politik (parpol) anggota koalisi pendukung pemerintahan seperti bunuh diri politikPadahal, kata dia, sebagai alat pengawasan pemerintahan, seharusnya hak angket itu diusulkan oleh partai politik oposisi
Belajar dari berbagai fakta tersebut, kata Arbi Sanit, sudah sepatutnya UU yang mengatur hak angket DPR ke depan direvisiSetidaknya, hak angket perlu dibagi menjadi dua bagianYakni hak angket untuk pengawasan yang tujuannya memberikan masukan atas perbaikan kinerja pemerintahan, dan hak angket impeachment yang sedari awal memang dimaksudkan untuk mempertanyakan pelanggaran persyaratan UUD 1945 oleh presiden atau menterinya, seperti terlibat skandal, melakukan kejahatan korupsi, dan tindak kriminal.
“Revisi UU angket ini juga harus ditindaklanjuti pengaturannya dalam revisi UU Partai Politik, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Pemerintahan Daerah dan UU Pemilihan Kepala Daerah yang sejauh ini secara bersama-sama menata sistem politik dan pemerintahan semi presidensial itu,” kata Arbi Sanit.
Di tempat terpisah, Wasekjen DPP Hanura Muhammad Syukur Mandar menuding partai koalisi pendukung pemerintah SBY adalah partai yang mendukung pemerintah yang sewenang-wenangPartai yang ikut mendukung atau sudah mendorong hak angket mafia pajak tapi kalah harusnya tahu bahwa pemerintahan ini dikelola dengan tidak baik.
“Kasus Centrury, kasus mafia pajak tidak tuntasPemerintah terkesan tidak punya godwill yang baik untuk menuntaskan persoalan iniJadi, kalau mereka mendukung pemerintah, ya itu sama saja mendukung pemerintahan sewenang-wenang, harusnya mereka ingat itu,” sindir Syukur saat dikontak INDOPOS (Grup JPNN) tadi malam.
Ditanya apa Hanura kecewa dengan sikap Golkar? Kata dia, pada perspektif kepentingan partai, Hanura tidak kecewa, santai dan biasa sajaKemanapun Golkar dan PKS mengarahkan kebijakan, Hanura tidak akan mempersoalkannya
“Tetapi dari aspek politik kinerja terkait dengan politik pemerintahan, itu yang kita sesalkanKalau kebijakan SBY benar, kita dukung mesti tidak dalam koalisi,” pungkasnya(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenangan Jago Demokrat di Natuna Digugat ke MK
Redaktur : Tim Redaksi