JAKARTA - Kepastian Partai Golkar akan berada di dalam koalisi, pasca komunikasi antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendapat tanggapan miring dari berbagai pengamatPasalnya, keberadaan partai beringin itu dianggap akan terus menjadi ‘benalu’ di koalisi.
“Tidak menjamin koalisi akan solid jika Golkar masih berada di di dalamnya,” kata Guru Besar Politik UI Iberamsjah kepada INDOPOS (Grup JPNN) kemarin (9/3). Menurut Iber, panggilan akrabnya, Golkar itu terbiasa frontal di dalam gerakan politiknya, terutama jika nafsu politiknya tidak terpenuhi
BACA JUGA: Demokrat Tak Bertaji, Reshuffle Batal
“Tidak ada kesetiaan ataupun loyalitas yang bisa ditunjukkan oleh Golkar,” tandasnya.Contoh kasus yang sangat gamblang, ucapnya, adalah kasus mafia pajak yang diduga melibat beberapa perusahaan Bakrie
BACA JUGA: Hengkang dari Koalisi, Menteri Tak Harus Diganti
Dan perlawanan Golkar menurut saya tidak akan berhenti, dikarenakan Golkar merasa besar di parlemen,” tukasnya.Bahkan, statemen Ical yang menganggap bahwa partainya akan tetap kritis di parlemen, dianggap menjadi indikator akan adanya perlawanan ulang terhadap pemerintahan SBY
Lebih lanjut, Iber mengatakan Presiden SBY salah langkah dan hitung-hitungan politik jika tetap menerima Partai Golkar dan mendepak PKS dari koalisi
BACA JUGA: Kemenangan Jago Demokrat di Natuna Digugat ke MK
Pasalnya, posisi PKS dianggap lebih strategis dalam membentuk pemerintahan yang baik.“Saya rasa hitung-hitungan SBY salah jika mempertahankan Golkar dan justru menendang PKSPKS jelas lebih solid dari GolkarDi samping itu akar rumput PKS juga kuat yang berbasis generasi mudaSementara Golkar justru tidak kompak, ada yang kubu Jusuf Kalla, Surya Paloh dengan Nasdemnya dan kelompok-kelompok lain,” ujarnya.
Pengamat politik dari People Aspiration Center (Peace) Habib Ahmad Shahab menyarankan agar SBY tetap mendepak Partai Golkar dan PKS dari koalisiPasalnya, kedua partai ini dianggap tidak pernah loyal selama 1,5 tahun pemerintahan SBY pasca Pemilu 2009“Saya pikir tidak ada yang perlu dipertahankan dari kedua partai itu, meski Ical sudah melakukan pertemuan dengan SBY,” tegasnya.
Menurut Shahab, apapun alasan Golkar dan PKS mendukung hak angket adalah salah karena ditentang oleh SetgabItu artinya Golkar dan PKS harus ikut Setgab sekalipun tujuannya menurut Golkar dan PKS adalah benar“Langkah Golkar dan PKS itu jelas memiliki hidden agenda, yaitu memakzulkan presidenAngket pajak bukan yang pertama, karena sebelumnya ada kasus Century dan ada upaya judicial review UU MD3 tentang hak menyatakan pendapat untuk mempercepat pemakzulan presiden,” tandas Shahab.
Lebih lanjut Shahab menyarankan agar Golkar dan PKS lebih baik mengundurkan diri dari Setgab koalisi pendukung pemerintah“Itu lebih baik dan lebih terhormat daripada dikeluarkan,” tambahnya
Lalu pengamat politik lainnya dari LIPI, Siti Zuhro, menegaskan, Ketum Golkar Aburizal Bakrie dianggap telah menjilat ludah sendiri bila tetap berada di dalam koalisi, yang sebelumnya pernah mengatakan bahwa Golkar sudah kenyang dengan kekuasaan“Katanya sudah kenyang dengan kekuasaan dan siap berada di luar pemerintahanTapi ternyata budaya siap belum benar-benar merasukKalau mau kritis dan tidak sejalan dengan presiden, sebaiknya tidak berada di dalam,” tukasnya.
Dia menambahkan, sistem presidensial justru direduksi oleh SBY dan mengalami distorsi secara empirik ketika presiden tidak bisa meyakinkan partai pendukungnyaKeberadaan Golkar dan PKS dalam koalisi juga dipandang hanya akan menumbuhkan kompromi terbatas yang sifatnya masih semuSebab, model Pemilu 2014 belum tentu sama dengan 2009, 2004 atau 1999.
“Hal itu juga membuat partai politik mendelegitimasi dirinya sendiriPartai Demokrat dan PKS menjadi terlihat tidak konsistenHal itu akan membuat penilaian masyarakat terhadap partai-partai itu berubah,” tandas Siti
Sebelumnya, Ketum Golkar Aburizal Bakrie menyatakan bahwa partainya tetap akan berada di dalam koalisiDan berdasarkan pertemuan selama satu jam dengan SBY di Istana Negara Selasa (8/3/2011), Ical mengaku sudah melakukan kesekapatan untuk memperbaiki hubungan berkoalisi“Kita tetap di koalisiTetap seperti semula di mana kesepakatan di dibuat,’ ucapnya.
Namun demikian, Ical mengaku bahwa partainya tetap akan kritis di parlemen“Selama masih dalam koridor untuk menambah kemakmuran rakyat, antikorupsi dan demokrasi, maka manuver dari partai-partai tentu berbeda dan itu diperbolehkan,” tukasnya(dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Dianggap Kurang Lihai
Redaktur : Tim Redaksi