JAKARTA - Isu perombakan kabinet atau yang populer disebut reshuffle itu berakhir antiklimaksPresiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Mensesneg Sudi Silalahi memastikan tidak akan ada perombakan kabinet.
"Presiden belum pernah secara resmi bicara tentang dilaksanakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat, termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang akan mengganti," kata Sudi di Kantor Presiden, Rabu (9/3)
BACA JUGA: Hengkang dari Koalisi, Menteri Tak Harus Diganti
"Nama-nama yang beredar di media massa jelas bukan berasal dari presiden dan tidak sepengetahuan Presiden SBY," tambah Sudi
Menurut Sudi, rumor tentang reshuffle memengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet
BACA JUGA: Kemenangan Jago Demokrat di Natuna Digugat ke MK
"Ya, kadang-kadang merasa nggak efektif mereka bekerjaBACA JUGA: Demokrat Dianggap Kurang Lihai
Secara psikologis, itu memengaruhi," urai Sudi.Awalnya, isu reshuffle tersebut dilontarkan para pimpinan Partai DemokratBahkan, dalam beberapa kali keterangan resmi, politisi Demokrat menyebutkan pasti akan terjadi reshuffleMereka menyebut menteri asal PKS menjadi sasaran tembak, bahkan secara terbuka menilai Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mentan Suswono layak digantiNamun, desakan kader Demokrat itu ternyata tidak bertajiBuktinya, SBY memberikan sinyal tanpa reshuffle.
Meski tidak melakukan reshuffle dalam waktu dekat, Sudi mengatakan, presiden terus melakukan evaluasi atas kabinet yang dipimpinnyaItu merupakan evaluasi periodik dengan sasaran optimalisasi kinerja kabinet"Dasar dan rujukan evaluasi adalah kontrak kinerja dan pakta integritas," ungkap mantan Menseskab tersebut.
Selain itu, hasil evaluasi UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto juga menjadi bahan evaluasi kabinet"Presiden pun tentu selalu memberikan semacam arahan teguran kinerja yang kurang memuaskan," kata Sudi.
Terkait dengan komunikasi politik antara SBY dan pimpinan parpol anggota koalisi, lanjut Sudi, itu berkaitan dengan penataan kembali etika dan efektivitas koalisi"Tidak terkait langsung dengan permasalahan koalisi partai yang menjadi pembicaraan publik sekarang ini," akunya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, presiden masih memerlukan waktu satu hingga dua minggu untuk melakukan penataan koalisi itu"Jangan dianggap kalau presiden berkomunikasi dengan parpol, itu hanya dengan parpol yang ada di pemerintahanBeliau juga berkomunikasi dengan parpol mana pun, tokoh mana pun, dan kalangan mana pun," papar Djoko.
Meski desakan reshuffle tak terwujud, Partai Demokrat tetap mengingatkan partai-partai koalisi agar makin konsisten melaksanakan komitmen koalisi"Harapan PD (Partai Demokrat, Red) sederhana saja, yakni berkoalisi yang sejati dan sungguh-sungguh," tutur Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada wartawan di Jakarta kemarin (9/3)
Pasca pertemuan SBY dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, terjadi kesepakatan bahwa koalisi akan tetap berlanjutSementara itu, PKS sampai saat ini belum mendapat undangan untuk bertemu SBY selaku ketua koalisi.
Anas menegaskan, partainya tidak lagi menginginkan koalisi pura-puraMenurut dia, yang terjadi selama ini, praktik koalisi dilakukan dengan cara menampar dan merangkulHal semacam itu bukanlah bentuk koalisi yang sungguh-sungguh"Bagi PD, koalisi itu perkara yang jelas dan tidak perlu ditafsirkan rumit-rumit," imbuhnya.
Karena itu, lanjut Anas, jika mau koalisi, seharusnya dibangun hubungan layaknya koalisiPolitik yang diterapkan Demokrat sangat sederhana terkait dengan koalisi"Mari berkoalisi sebagaimana layaknya, kalau tidak, ya silakan pilih jalan sendiri, itu sederhana dan terang," tandasnya.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, hasil pertemuan Presiden SBY dengan Ketum DPP Partai Golkar tentu melegakanIntinya, Golkar diminta kesetiaannya di koalisi dan Ical menyambut baik hal itu"Keputusan kemarin (dua hari lalu, Red) tentu menyejukkan," kata Priyo di gedung parlemen.
Apakah ada kesepakatan baru? Priyo menyatakan, meski setia, Golkar tidak akan mengubah haluan politiknyaApalagi pembicaraan SBY dengan Ical tidak membicarakan reshuffle secara khususTidak ada pula pembicaraan bahwa jumlah delegasi Golkar di kabinet akan bertambah atau berkurang"Golkar sepenuhnya menyerahkan kepada presiden (terkait reshuffle)," ujarnya.
Kedua belah pihak, kata Priyo, saling menghormati kebijakan politik yang diputuskanGolkar tidak memiliki sedikit pun niat untuk mengganggu kepemimpinan SBY Boediono terkait dengan sikap politiknya"Kami akan tetap kritis dalam koridor yang ada," tandasnya(fal/bay/dyn/c3/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tetap Ragukan Niat PKS Berkoalisi
Redaktur : Tim Redaksi