jpnn.com - CILEGON - Tiga daerah di Banten rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. Ada lima indikator yang menjadi penyebabnya yakni profesionalitas penyelenggara, keamanan daerah, politik uang, akses pengawasan, dan partisipasi masyarakat.
"Di wilayah Banten yang kita deteksi ada di tiga daerah yang rawan. Dan potensi yang rawan itu bentrok antarpendukung serta nanti saat perhitungan suara," kata Kapolda Banten, Brigjen Boy Rafli Amar tanpa merinci daerah mana saja yang berpotensi konflik.
BACA JUGA: Dukung Rasiyo-Lucy, Demokrat Minta Kader All Out di Pilkada Surabaya
Boy Rafli juga berharap semua pihak untuk lebih serius menyikapi potensi yang akan terjadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.
BACA JUGA: Demokrat: PAN Harusnya Diskusi dengan KMP
"Artinya masyarakatnya, unsur penyelenggara, jangan main-main menyelenggarakan Pemilu ini dan tidak boleh ada penyimpangan dan jangan buat masyarakat menjadi kecewa. Hal itu itu bisa memicu semacam mempertinggi adanya potensi konflik," ungkapnya.
Walaupun tak secara ekspliksit mengurai didaerah mana saja yang berpotensi yang memicu kerawanan konflik dalam pilkada. Namun menurutnya, pihaknya telah secara dini mendeteksi tiga daerah yang ada di provinsi Banten memungkinkan terjadinya pecah konflik pilkada.
BACA JUGA: KPUD Mataram Diminta Segera Verifikasi Berkas Sahaja
Namun demikian, kata Kapolda, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir adanya potensi yang terjadi di Pilkada Banten dengan menerjunkan 3.500 personil kepolisian. Bersama unsur TNI dan pihak lain yang terlibat, ia berharap penyelenggaraan pilkada di Banten dapat berlangsung aman dan terkendali.
"Jadi kita harus meminimalasir segala potensi bahaya dan potensi ancaman. Termasuk meminimalisir penyimpangan dalam proses pemilukada baru kita amankan. Apapun yang terjadi, aparat kepolisian dibantu TNI akan amankan semuanya," tuturnya.
Kapolres Cilegon, AKBP Anwar Sunarjo mengemukakan, dari deteksi dini dan peta politik, proses Pilkada tahun 2015 di Kota Cilegon masih tergolong kondusif.
Namun demikian untuk menghalau adanya potensi tersebut pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan antisipasi konflik agar tidak berkembang menjadi pelanggaran tindak pidana.
"Sampai saat ini, kita tidak melihat ada kerawanan konflik yang tinggi, namun demikian kita tetap melakukan pengamanan secara maksimal baik preentif yang dilakukan dengan deteksi dini, preventif dan penegakan hukum," ujarnya.(nal/zal/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Alasan Utama Munculnya Sengketa Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi