jpnn.com, BALIKPAPAN - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga Februari 2019, dominasi usia produktif kerja mencapai 67,5 persen pada 2018 hingga 2035. Hal tersebut tentunya mendatangkan banyak peluang sekaligus tantangan.
Kondisi itu mendorong pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyikapi secara bijaksana setiap potensi dan mengarahkannya kepada kekuatan.
BACA JUGA: Konsisten Manfaatkan Teknologi 4.0, Kementan Dinilai Dobrak Minat Milenial
Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono mengatakan, pihaknya mendorong pemanfaatan teknologi bagi kehidupan dalam membentuk lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkannya, Dirjen Binalattas tengah menyiapkan program Triple Skilling, yakni skilling, up-skilling, dan re-skilling.
BACA JUGA: Hadapi Industri 4.0, BLK Harus Ikuti Perkembangan
“Program skilling antara lain yang dilakukan pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja), pemagangan dalam negeri dan luar negeri, dan fasilitas inti mencakup biaya pelatihan dan insentif pasca-training,” kata Bambang dalam seminar nasional kedua pra-Munas Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9).
BACA JUGA: Pemerintah Terapkan Berbagai Kebijakan Hadapi Revolusi Industri 4.0
BACA JUGA: Jaringan Pengusaha Muda Muhammadiyah Bersiap Menghadapi Revolusi 4.0
Dalam program up-skilling, kata Bambang, pihaknya akan menggelar pelatihan perusahaan di BLK melalui mekanisme kerja sama, dan pengembangan peningkatan kompetensi SDM di perusahaan lewat program Super Tax Deduction yang secara hukum berlandaskan PP Nomor 45 Tahun 2019.
“Pilot project yang dilakukan tahun ini antara lain pelatihan untuk 20 ribu tenaga kerja yang ter-PHK dengan menggunakan dana operasional BPJS TK,” tandasnya.
BACA JUGA: Cara Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja di Era Revolusi Industri 4.0
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam kesempatan tersebut menyoroti sebaran tenaga kerja di Indonesia.
Pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pendataan sebaran tenaga kerja dengan aplikasi DeskBumi.
“Kami bisa mendapatkan data by name-by address mobilitas pekerja. Nah, bagaimana ini di-scaling up dan ada industri yang masuk di sini," katanya.
Menurutnya, data-data tersebut penting untuk memetakan sebaran tenaga kerja. "Terutama yang baru pulang dari luar negeri agar mendapat ruang yang bisa untuk mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh," katanya. (mg11/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keadilan dan Kesetaraan Gender di Era 4.0
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti