Tiga Menko Disambut Demo Pemekaran

Jumat, 01 Oktober 2010 – 09:21 WIB

MANOKWARI -- Upaya pembentukan kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak terus digaungkanKedatangan tiga menteri koordinator yakni Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Raja dan Menkopolhukam Djoko Suyanto, ke Manokwari, dijadikan momen untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut

BACA JUGA: Selama Ditahan, Jadi Tukang Pijat Densus 88

Pemerintah pusat juga didesak segera merealisasikan putusan MK tentang wilayah Kabupaten Tambrauw yang mencakup 10 distrik.

Semula, warga ingin membacakan aspirasi langsung di hadapan para menteri itu
Hanya saja, karena tidak ada satupun menteri yang turun dari mobil menemui masyarakat, akhirnya pernyataan disampaikan secar tertulis lewat perwakilan

BACA JUGA: Kapolda Keluarkan Maklumat

Aksi ini digagas Panitia Kerja Lokal Tim Pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

Sebelumnya sempat terjadi ketegangan antara warga dengan Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat, S
Sikirit.  Pasalnya, Sikirit menyarankan agar cukup perwakilan dari tim untuk bertemu langsung dengan menteri, tidak perlu menggelar aspirasi di tengah jalan

BACA JUGA: Teroris-Polisi Baku Tembak

Usulan itu ditolak keras warga dan juga Ketua Tim Pemekaran Lewi Inden dan Daud IndouAlasan mereka, pengutusan perwakilan sudah berulangkali dilakukan di pusat namun tidak ada hasil maksimalMasyarakat mengaku ingin menyerahkan langsung aspirasi kepada meteri tanpa melalui perwakilan lagi.

Di hadapan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pembangunan dan Otda, Felix Wanggai, aspirasi tertulis dibacakan, Yohanis Inyomusi, mahasiswa Unipa jurusan Teknik KehutananPertama, jika pemekaran tidak segera terealisasi dalama waktu dekat, pada tanggal 1 Desember 2010 masyarakat dua kabupaten  mengancam akan menggenapi janji leluhur, meminta kepada bangsa Indonesia untuk melepas Papua dan mengembalikan Undang-Undang Otsus ke pusat.

Masyarakat dua kabupaten mengatakan pemekaran yang telah diusulkan sejak tahun 2006, empat tahun waktu yang cukupMenurut meraka, belum terealisasinya pemekaran sampai saat ini menimbulkan presepsi bahwa pemerintah pusat menutup mata dan hati, tidak konsisten mendengar aspirasi pemekaran di tanah PapuaSelain itu, masyarakat juga mengancam tidak akan ikut dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Manokwari dan provinsi Papua Barat

Menurut mereka, berbagai upaya pendekatan diplomasi dengan pemerintahan pusat yang telah dilakukan sampai saat ini belum mendapat tanggapan seriusPemerintah usat dianaggap telah berbohong kepada masyarakat dua abupaten calon pemekaranTerakhir, masyarakat dua kabupaten mengancam, jika pemekaran tidak disikapi dengan baik, mereka akan meminta kepada dunia internasional untuk menindak lanjuti kegiatan otonomi khusus di tanah Papua

Usai aspirasi dibacakan, Ketua Tim Pemekaran Manokwari Selatan, Lewi Inden didampingi Ketua Tim Pemekaran Pegunungan Arfak, Daud Indou, SH menyerahkan berkas aspirasi tertulis kepada Felix Wanggai Kaka bersama dengan manik dan Noken Papua“Justru nanti beliau sekembalinya ke Jakarta berkas tersebut bisa langsung diserahkan ke presiden, jadi saya rasa berkas sudah diberikan kepada orang yang tepat, “ terang Daud.

Masih terkait dengan pemekaran, perwakilan dari masyarakat Tambrauw mendesak pemerintah pusat agar mengeksekusi putusan MK tentang wilayah Kabupaten Tambrauw 10 distrik""Putusan tersebut terkesan dibiarkan, padahal putusan MK mesti dilaksanakan pemerintah," tegasnya.(lm/sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Pernyataan Kesepakatan Damai Itu!


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler