jpnn.com, SAMARINDA - Ketua Majelis Ulama (MUI) Samarinda KH Zaini Naim dan Ketua MUI Kaltim KH Hamri Haz berharap tiga oknum anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PDIP meminta maaf ke publik.
Sayangnya, hal tersebut urung dilakukan Ahmad Vananzda, Suriani, dan Hairil Usman. Ketiga terduga pelaku persekusi itu memilih bungkam sejak kasus terjadi pada Sabtu (15/9) lalu.
BACA JUGA: Neno Warisman Dibuntuti, Begitu Tiba di Rumah Jenderal…
Ketika dikonfirmasi Kaltim Post (Jawa Pos Group), Hairil Usman mengatakan, bahwa informasi apapun terkait kasus yang menimpanya dan dua rekannya harus disampaikan satu pintu, yakni melalui Ketua DPC PDIP Samarinda Siswadi.
“Saran ketua seperti itu (Siswadi),” ujarnya Rabu (26/9). Kaltim Post lantas menemui Siswadi yang juga menjabat wakil ketua DPRD Samarinda.
BACA JUGA: Polisi Cari Keberadaan Korban Dugaan Persekusi oleh Politisi
Menurutnya, DPC PDIP Samarinda sudah melakukan audiensi dengan MUI. “Sudah tabayun, begitu pula dengan Pak Zaini Naim (ketua MUI Samarinda),” ujarnya. Dia menyayangkan peristiwa persekusi yang terekam selama 1 menit 18 detik itu disebut sebagai penistaan agama. Dia menilai, ini penggiringan opini. Apalagi internal DPRD Samarinda sedang dalam proses menindaklanjuti aduan.
“BK (Badan Kehormatan) pun sudah beberapa kali rapat. Proses berjalan kok didesak minta maaf duluan,” katanya.
BACA JUGA: MUI Minta Tiga Politisi PDIP Minta Maaf
Siswadi melanjutkan, pihaknya diam karena sedang menunggu dan mendengarkan proses di internal DPRD. “Pimpinan dewan juga terus menggali informasi terkait masalah ini,” katanya.
Dirinya menegaskan, dari hasil pembicaraan dengan Ketua MUI Samarinda KH Zaini Naim, permohonan maaf akan dilakukan jika kadernya terbukti bersalah. Termasuk perkataan kasar tentang khilafah yang terekam dalam video tersebut.
“Sasaran yang disebut (maaf, Red) taik itu orang yang menggunakan kaus (#2019GantiPresiden),” bebernya. “Jadi, tidak perlu langsung dipotong untuk meminta maaf. Bahasanya jelas, kalau benar,” papar Siswadi.
Lagi pula, sambung dia, aparat kepolisian sedang meminta keterangan terkait kegiatan deklarasi ganti presiden pada Sabtu (15/9). itu. Pasalnya, kegiatan tersebut tidak mengantongi izin pelaksanaan. “Di mana ada masalah, pasti ada penyebabnya,” sebutnya.
Siswadi menegaskan, Ahmad Vananzda, Suriani, dan Hairil Usman kini dalam proses klarifikasi oleh BK.
“Pengadu meminta agar dewan menyikapi, sekarang lagi bersikap (dewan). Kan sudah sepakat menunggu prosesnya. Itu harus dihormati. Yang jelas, bukan masalah mau minta maaf atau tidak. Ketiganya (Ahmad Vananzda, Suriani, Hairil Usman) menghormati proses yang sedang berjalan. Pihak luar pun harus menghormati,” pungkasnya. (*/dq/riz/k15)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Petinggi Gerindra Sebut Politikus PDIP Bodoh dan Hina
Redaktur & Reporter : Soetomo