jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu tiga rektor Universitas Islam Negeri (UIN) untuk membicarakan pendirian fakultas kedokteran, kemarin (31/10).
Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M. Nasir turut serta dalam pertemuan di kantor wakil presiden itu. Sebelumnya pendirian fakultas kedokteran yang melibatkan lintas kementerian itu dimoratorium.
BACA JUGA: Jualan Sabu Demi Kuliah Anak di Kedokteran, Sedih, Menangis
Pertemuan hampir sejam itu diikuti Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Abdul A’la, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof Sirozi, dan Rektor UIN Syarif Kasim Riau Prof Munzir Hitami.
Munzir menuturkan, pendirian fakultas kedokteran itu setidaknya melibatkan empat kementerian. Yakni Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
BACA JUGA: Lima Kampus Usul Buka Fakultas Kedokteran
”Sudah ditangani Menko PMK, sudah ditemukan. Tapi belum efektif, makanya kita naikkan disini (Wapres, Red) karena lintas kementerian,” ujar Prof Sirozi usai bertemu JK.
Dia mengungkapkan, UIN Syarif Kasim telah mempersiapkan sejak lama pendirian fakultas kedokteran tersebut.
BACA JUGA: Kontrak Dosen Kedokteran UI, Papua Barat Gelontorkan Rp 71,4 Miliar
Mereka menyiapkan 46 tenaga pengajar dari yang dipersyaratkan minimal 26 dosen berlatar belakang dokter. Sudah ada kerja sama pula dengan RS Ibnu Sina di Pekanbaru. Kebutuhan dokter di Riau juga masih tinggi.
”Kalau nasional 1:2.600. Satu dokter 2.600 orang. Kalau di Riau itu masih 1:3.000. Karena itu distribusinya yang njomplang. Hanya di Pekanbaru yang banyak dokter,” kata dia. Prof Abdul A’la menuturkan, pihaknya juga sudah siap mendirikan fakultas kedokteran.
Mulai fasilitas sarana prasarana hingga tenaga pengajar. Bahkan sudah ada kerja sama dengan tiga rumah sakit.
Yakni RS Siti Hajar Sidoarjo sebagai rumah sakit utama, RS Bhayangkara dan RS Haji Surabaya sebagai afiliasi. ”Dosen juga sudah. Penambahan kemarin 30 (dosen). Calon dekannya juga sudah,” kata A’la.
Selain itu ada pula kerja sama dengan pemerintah NTB dan NTT untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa di fakultas kedokteran lantaran kebutuhan dokter di dua propinsi tersebut dianggap masih kurang.
”Tentu ada komitmen bahwa mereka harus kembali ke sana dan bukan jadi dokter untuk kaya,” tegas dia.
M. Nasir menuturkan, memang moratorium pendirian fakultas kedokteran sudah dicabut. Tapi tetap ada evaluasi dulu usulan tiga kampus UIN itu.
Persyaratan utama di antaranya punya rumah sakit atau sudah ada kerja sama degan rumah sakit yang berada satu daerah.
Dokter yang dibutuhkan itu sekitar 26 dokter preklinik dan mata kuliah yang mendukung proses pembelajaran.
Selain itu ada pula dokter klinik yaitu dokter spesialis pada sekitar 12 atau 18 bagian. ”Nanti kita evaluasi kalau masuk kriteria (diterima),” tegas dia.
Data Kemenristek Dikti saat ini ada 83 kampus yang punya fakultas kedokteran. Sebanyak 17 kampus telah menyandang akreditasi A, 29 fakultas kedokteran akreditasi B, dan sisanya akreditasi C.
”Kalau sudah akreditasi A kami nggak banyak pikir, mereka dianggap sudah mature, dianggap dewasa, tingkat kelulusannya sudah di atas 85. Tapi kalau yang masih rendah tingkat kelulusannya hanya 30 persen atau yang C ini harus kita bina,” kata Nasir. (jun/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laporan Lengkap Pernikahan Mewah yang Seserahannya Rp 2 Miliar
Redaktur & Reporter : Soetomo