jpnn.com - JAKARTA - Tim Prabowo-Hatta mengklaim menemukan pelanggaran berat dalam pilpres di sejumlah wilayah di Jawa Timur (Jatim) dan menuntut pencoblosan pemilu ulang, seperti di Surabaya, Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Jember.
Tokoh Persatuan Alumni GMNI Nehemia Lawalata yang berada di Surabaya juga mengklaim, kalangan alumni Kelompok Cipayung pun (seperti HMI, GMNI, PMII) sependapat kalau pilpres di kawasan-kawasan itu sebaiknya diulang pencoblosannya karena bermasalah berat.
BACA JUGA: Ribuan Honorer K2 Ancam Demo Lagi Bila Pemerintah Bohong
''Masalahnya sangat keruh dan desakan bagi perlunya pencoblosan ulang itu amat rasional dan urgen," kata Nehemia, melalui rilisnya, Rabu (16/7).
Ketua Tim Koalisi Merah Putih Jatim Soepriyatno menambahkan, pihaknya menuntut pencoblosan pemilu ulang, seperti di Surabaya, Kediri, Tulungagung, Blitar dan Jember.
BACA JUGA: 15 Agustus, Data Verval Honorer K2 yang Tidak Lulus Seleksi Harus Masuk
Kecurangan itu terjadi di Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo. "Di kawasan-kawasan ini, kecurangan sangat masif," ungkap Soepriyatno.
Salah satu modusnya adalah menggunakan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTT). "Di Surabaya saja ada 55.285 suara pengguna DPKTB di 1.000 TPS lebih, kami duga mereka adalah pemilih siluman yang mencoblos tanpa pakai form A5," imbuh Soepriyatno.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Pak Menpan tak Ingkar Janji
Pihaknya telah menginstruksikan tidak menandatangani berita acara penghitungan suara di seluruh PPK di Surabaya. KPU Kota Surabaya diminta untuk membuka dokumen DPKTB.
"Supaya kami tahu apakah ada pengerahan massa atau tidak yang menggunakan DPKTB itu. Kami tidak persoalkan mereka mencoblos pasangan nomor urut 1 atau 2, tapi yang penting mereka punya hak suara atau tidak (menggunakan form A5,red). Kalau tidak, berarti itu kan pemilih siluman," tegasnya.
Sementara Koordinator Tim Media Koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta Jatim, Hendro T Subiantoro, menyatakan pihaknya akan lebih fokus untuk melakukan pendalaman dan pengawalan penghitungan yang sedang dilakukan oleh PPS, PPK, KPU kabupaten, kota dan KPU Jatim daripada sekadar melakukan pencitraan.
"Fokus kami utamanya pendalaman terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu selama pilpres berlangsung," tandas Hendro T Subiantoro.
Pihaknya juga meminta dilakukan pencoblosan ulang di Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, dan Kabupaten Kediri. "Kami telah mempersiapkan mulai sekarang bukti-bukti kecurangan dan fakta-faktanya untuk dilaporkan ke DKPP, Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu," ungkapnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Kembalikan Mobil Istri Muhtar Ependy
Redaktur : Tim Redaksi