jpnn.com, JAKARTA - Program Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jalan Di Tempat
Capaian kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (BPJS TK) sebesar 21 juta dinilai Hery Susanto, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) jalan di tempat.
BACA JUGA: Bangun Rumah Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Rp 50 T
Hery menjelaskan, target tersebut bahkan sangat jauh di bawah Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Jamsostek 2017 yakni mencapai 37 juta pekerja. Peta jalan BPJS TK versi pemerintah 2018 peserta BPJS TK miniman 32 juta (80 persen dari 40 juta total pekerja formal).
“Capaian angka 3 juta pekerja jelas tidak sesuai dengan capaian target minimal peta jalan BPJS TK,” kata Hery Susanto dalam keterangan tertulis diterima Jumat (5/5).
BACA JUGA: Kepatuhan BUMN Ternyata Masih Rendah
Peserta BPJS TK saat ini 22 juta pekerja formal dari potensi 50 juta orang pekerja. Sedangkan pekerja informal hanya sentuh angka 1 juta orang peserta dari potensi 70 juta orang.
Menurut Hery, memasuki satu tahun lebih kepemimpinan BPJS ketenagakerjaan saat peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei lalu, program kepesertaan BPJS TK justru menemukan beberapa persoalan. Di antaranya salah urus, tidak punya visi dan tidak mampu membawa BPJS TK sesuai road map yang digariskan pemerintah. Apalagi tahun 2016 lalu lebih banyak peserta yang keluar daripada yang masuk sebagai peserta BPJS TK, terlihat dari kasus PHK dan penarikan dana JHT.
BACA JUGA: MP BPJS: Pemerintah Mestinya Tidak Melakukan Blunder Politik
Lebih lanjut, Hery mengatakan capaian kinerja tim program kepesertaan tidak mampu tembus roadmap BPJS TK versi pemerintah diakibatkan karena platform yang tidak jelas dan belum mengubah mind set sesuai era baru BPJS TK. Langkah tim program kepesertaan masih terjebak dalam pola lama dimana masih memposisikan BPJS sebagai corporate (BUMN) bukan sebagai badan hukum publik.
“Ini masih dominan menggunakan pola dari oleh dan untuk BPJS, tidak gunakan pola inklusif dengan mendorong partisipasi masyarakat secara luas,” katanya.
BPJS TK hanya di back up oleh kantor pelayanan yang berjumlah 11 Kanwil dan 121 kantor cabang. Kantor yang hanya menyentuh daerah perkotaan sehingga secara teknis menyulitkan peserta khususnya di pedesaan untuk terlayani.
Bayangkan, jumlah kabupaten dan kota saja di Indonesia sebanyak 34 propinsi, 514 daerah kabupaten/kota dan 50 ribuan lebih desa. Hal ini berarti hanya 32 persen wilayah propinsi se-Indonesia dan sepertiga daerah kabupaten/kota saja yang memiliki akses langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.
“Kornas MP BPJS menilai tim program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan harus diubah dan diganti dengan SDM yang mampu menyesuaikan dengan? tuntutan jaman,” katanya.
Menurut Hery, bukan dengan mendorong perluasan kantor pelayanan dan publikasi iklan besar-besar yang hanya buang anggaran tanpa perluasan peserta massif.
“Lebih baik memberdayakan masyarakat dan pekerja di garda depan, dibanding hanyut dalam bisnis oriented dengan menggenjot nilai investasi yang malah mendorong BPJS? TK menjadi Bank Penyelenggara Jaminan Sosial," pungkas Hery Susanto.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak BUMN Tak Daftarkan Karyawan Program Jaminan Pensiun
Redaktur & Reporter : Friederich