jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga setuju untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu serentak 2019. BPN Prabowo - Sandiaga akan mendorong pembentukan TPF kecurangan Pemilu 2019.
"Kalau kami merasa tidak punya masalah, tidak ada alasan menolak tim ini. Begitu kan. Wong rumah mau dicek, kok, ada masalah enggak di rumahmu? Silakan masuk,” ucap Direktur Materi Debat dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Sudirman Said kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/4).
BACA JUGA: KPU Anggap TPF Pemilu Tidak Penting
BACA JUGA: Wacana Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu dan TPF Terlalu Berlebihan
Menurut Sudirman, pembentukan TPF kecurangan, bakal menguatkan legitimasi pemenang Pemilu 2019. Publik akan percaya hasil Pemilu 2019 setelah TPF melaksanakan investigasi.
BACA JUGA: KPU-Bawaslu Tidak Keberatan Pembentukan TPF Dugaan Kecurangan Pemilu 2019
"Tim semacam itu diperlukan demi keselamatan, keutuhan, dan kredibilitas dari semua penyelenggara," ungkap dia.
Nantinya, kata Sudirman, orang yang bertugas dalam TPF kecurangan Pemilu 2019 berasal dari semua elemen. Termasuk kalangan independen, peneliti, anggota BPN Prabowo - Sandiaga, dan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Ajak Semua Elemen Pendukung 02 Kawal Penghitungan Suara
"Nanti kalau kami diperlukan, ikut membantu. Sebaiknya juga seimbang dari 01 juga ikut terlibat, jadi tim yang bersahabat, bukan investigator yang dari luar, tetapi kemudian semua pihak membuka diri," ucap dia.
Di sisi lain, KPU telah menyatakan keberatan atas wacana pembentukan TPF kecurangan Pemilu 2019. Namun, Sudirman percaya, KPU akan berubah pikiran seiring berjalan waktu.
"Mudah-mudahan KPU pada waktunya tergerak," ungkap dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman tidak menganggap penting pembentukan TPF kecurangan Pemilu serentak 2019. Menurut dia, proses pemungutan hingga penghitungan suara Pemilu 2019 masih berjalan normal tanpa kecurangan.
"Saya merasa belum sampai sejauh Itu. Tidak diperlukan menurut saya, semua masih berjalan sebagaimana mestinya," kata Arief ditemui di kantor KPU, Jakarta, Jumat (26/4) ini.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Timses Prabowo Tidak Akan Sarankan UAS Melepas Status Sebagai ASN
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan