jpnn.com - JAKARTA - Anggota Tim Pengawas Bank Century DPR RI Hendrawan Supratikno mengapresiasi sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya selaku tersangka dugaan korupsi bailout Century. Tapi menurutnya, jalan yang ditempuh KPK itu bukan jalan yang lurus untuk mendalami keterlibatan Boediono selaku Gubernur BI kala itu.
"Jalan melalui Budi Mulya itu melingkar, bukan jalan lurus. Kalau Siti Fajriyah (SF) baru jalan lurus," kata Hendrawan ditemui di Gedung DPR RI, Senin (18/11).
BACA JUGA: Sakit, Istri Anas Tidak Penuhi Panggilan KPK
Dikatakan politikus PDI Perjuangan itu, KPK baru bisa dikatakan menempuh jalan yang lurus mengungkap peran Boediono dalam kasus Bank Century, bila menahan tersangka Siti Fajriyah yang saat itu menjabat Deputi Gubernur BI Bidang Perbankan.
"Kalau dengan Siti Fajriyah, itu terjadi korespondensi, langsung sebagai Deputi Guberbur Bidang Perbankan dengan Gubernur BI. Kalau Budi Mulya kan hanya melibatkan Robert Tantular," jelasnya.
BACA JUGA: Survei Konvensi Demokrat Digelar Awal Desember
Namun demikian pihaknya yakin KPK bisa menjerat siapapun yang terlibat dalam pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), lalu memutuskan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik hingga dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun dikucurkan untuk menyelematkan Century.
Apalagi saat Timwas Century DPR berkunjung ke rumah SF beberapa waktu lalu, tim kecil yang diutus Timwas menilai SF tidak menjadi prasyarat bagi kelangsungan proses hukum kasus Century. Sebab, bukti-bukti berupa dokumen sudah lengkap ditambah adanya sistem kolegtif kolegial dalam penerbitan FPJP. Sehingga SF bukan penghalang penuntasan kasus century.
BACA JUGA: Saatnya Bikin Kapok Agen Asing di Indonesia
Menurut Hendrawan, Boediono harus dimintai pertanggungjawaban terkait bailout Century, selain soal penerbitan FPJP, juga terkait dengan berubahnya status Bank Century yang saat itu hanya sebagai Bank Gagal Bayar menjadi bank gagal berdampak sistemik.
"Kita jangan bicara Pak Boediono selaku Wakil Presiden, tapi sebagai Gubernur BI saat itu," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komite Anggap Wajar Konvensi Kurang Greget
Redaktur : Tim Redaksi