jpnn.com - JAKARTA - Lawatan Presiden Joko Widodo ke luar negeri menuai banyak kecaman, mengingat isu internal di Tanah Air masih banyak yang menggantung. Namun show must go on, Jokowi sudah berada di Malaysia sejak Kamis (5/2), yang merupakan negara pertama kunjungan kenegaraannya.
Di Malaysia, Jokowi sudah membuat kesepakatan dengan Malaysia membentuk technical meeting dan special envoy (utusan khusus) untuk menangani permasalahan lama yakni perbatasan dan maritim.
BACA JUGA: Bayi Ini Butuh Rp 1,2 Miliar untuk Transplantasi Hati
Dilansir dari situs Setkab, kesepakatan itu disampaikan oleh Jokowi dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak, usai pertemuan bilateral delegasi kedua negara, di Perdana Building, Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2).
Isu perbatasan memang menjadi perseteruan dingin yang tak kunjung usai antar dua negara. Oleh sebab itu, keputusan Jokowi dengan proaktif mengunjungi Malaysia, dianggap penting demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BACA JUGA: Bebaskan Labora, Plh Kalapas Sorong Disanksi
Di BBC, Kamis (5/2), Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa penyelesaian masalah perbatasan Indonesia-Malaysia memang membutuhkan langkah-langkah proaktif. Panglima menjelaskan, saat ini masih terdapat sembilan titik perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia yang belum bisa dicarikan titik temu. Hal tersebut disebut Moeldoko menjadi agenda pembicaraan Jokowi dan Malaysia.
"Penyelesaian perbatasan yang masih dispute (dipersengketakan) antara Malaysia dan Indonesia sampai dengan saat ini sungguh sulit majunya. Ada sembilan persoalan perbatasan yang belum maju-maju," tuturnya.
BACA JUGA: Mabes Polri Belum Sentuh Wanita Cantik yang Perkarakan Samad
Selain sembilan titik, terutama di sepanjang perbatasan antara Kalimantan dan negara bagian Sabah dan Serawak, juga muncul lagi perselisihan laut baru-baru ini. Kasus tersebut menjadi perhatian setelah Malaysia membangun tiang pancang di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Padahal daerah itu masuk wilayah abu-abu (wilayah yang kepemilikan belum ditetapkan).
"Persoalan-persoalan ini sebenarnya kalau kita sepakat itu grey area yang sesungguhnya, tidak boleh lagi ada kegiatan harusnya juga ditaati, bukan hanya untuk dipahami," tegas Moeldoko.
Pengamat politik dari Universitas Malaya, Profesor Mohammad Redzuan Othman juga sepakat, langkah proaktif Jokowi ke Malaysia bisa membuka lembaran baru untuk mengurai benang kusut masalah wilayah Indonesia-Malaysia.
"Saling memahami amat diperlukan dalam perundingan kedua negara meskipun sengketa wilayah sudah berlangsung lama. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ke Indonesia tahun lalu dan kunjungan kenegaraan pertama Presiden Joko Widodo ke Malaysia dapat dianggap sebagai langkah positif. Pendekatan yang dibawa Jokowi merupakan suatu pendekatan yang amat proaktif. Dia (Jokowi) menjadikan Malaysia sebagai negara pertama di mana beliau memulai lawatan setelah menjadi presiden," tutur Redzuan.
Selain masalah perbatasan, Jokowi juga dilaporkan menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan nelayan, baik yang overlapping area maupun di perairan Indonesia dan Malaysia.
Adapun yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menurut Presiden Jokowi, telah disepakati menggunakan satu jalur sehingga perlindungan bisa dilaksanakan terhadap TKI. Selain itu juga diselesaikan mengenai permintaan sekolah Indonesia yang di Sabah, dan juga masalah nelayan Bajo. “Ini merupakan kemajuan yang sangat cepat,” kata Jokowi. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rieke Tak Sudi Indonesia Dianggap Bangsa Babu
Redaktur : Tim Redaksi