jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Al Azhar Jakarta, Rachmat Bagdja menilai, peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR lebih disebabkan mayoritas fraksi-fraksi di DPR telah bergabung dengan pemerintah.
Hal tersebut dikatakannya menyikapi hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menempatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPR pada angka 60,1 persen dari seribu responden.
BACA JUGA: Bang Fahri Ngotot Desak MKD Rehabilitasi Nama Baik Papa Novanto
"Dari fungsi legislasi dan budgeting memang kinerja DPR lagi baik dengan catatan pemotongan anggaran masih bermasalah. Itu terjadi karena mayoritas fraksi-fraksi di DPR sudah bergabung dengan pemerintah. Jadi ini hanya imbas saja," kata Rachmat, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (15/9).
Tapi kalau dicermati fungsi DPR dari sisi pengawasan menurut dia, masih payah. "Yang masih payah itu fungsi pengawasan. Bagaimana DPR secara kelembagaan mengawasi pemerintah sebab fraksi-fraksi hampir semuanya sudah bersama pemerintah," tegasnya.
BACA JUGA: Perkara Dana Hibah, Jawaban JPU Dianggap Kabur
Kritik DPR terhadap pemerintah menurut Rachmat, hanya terjadi pada awal-awal pemerintahan Joko Widodo terbentuk. Beberapa bulan setelah pemerintahan Jokowi jalan dan bubarnya Koalisi Merah Putih ujarnya, pengawasan DPR terhadap pemerintah melemah.
Karena itu, Rachmat mengingatkan agar DPR tidak terlena dengan hasil survei tersebut. "Kalau terlena, ini bisa menjerumuskan DPR karena akan setuju saja dengan maunya pemerintah dengan harapan agar dinilai lebih baik," tegas dia.
BACA JUGA: Viva Mexico dan Indonesia Raya di HUT Kemerdekaan
Rachmat menilai, untuk saat ini hanya Gerindra, PKS dan Demokrat yang masih bersikap kritis terhadap pemerintah. "Kalau tiga partai ini merapat juga ke pemerintah, maka secara konstitusionalitas tak ada lagi parlemen. Ini bahaya juga," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Bisa Jerat Pejabat Indonesia Penerima Suap di Mancanegara
Redaktur : Tim Redaksi