jpnn.com - PALEMBANG - PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kamis (22/8).
Penandatangan PKS itu dilakukan langsung oleh Executive Vice President KAI Divre III Palembang Januri dan Kepala Kejati Sumsel Dr. Yulianto.
BACA JUGA: Sambut HUT ke-79 RI, KAI Divre III dan Pencinta Kereta Api Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan
Menurut Januri, penandatangan PKS itu bertujuan meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
Januri menambahkan, ruang lingkup PKS ini meliputi penyelesaian permasalahan penanganan hukum perdata dan tata usaha negara, adanya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan proses pengadaan serta tindakan hukum lainnya.
BACA JUGA: KAI Divre III Imbau Warga Tidak Buang Sampah di Sepanjang Rel Kereta Api
Selain itu juga berkolaborasi dalam peningkatan kompetensi teknis melalui lokakarya, seminar, dan sosialisasi.
"Di samping itu juga berkonsultasi dalam bidang hukum maupun pendapat hukum dan pendampingan hukum serta penyelamatan dan pemulihan aset negara," kata Januri.
BACA JUGA: Nilai Akuisisi PT SBS Sesuai UU, Kubu Tjahyono Sebut Kejati Sumsel Seharusnya Tak Buru-buru
Dia menambahkan KAI sering mengalami berbagai kendala dalam menangani berbagai permasalahan hukum tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sama dan saling bersinergi dalam meningkatkan kerja sama yang positif.
Harapannya ialah segala kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum akan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atas terlaksananya perjanjian kerja sama ini. Semoga hubungan baik serta kolaborasi ini dapat terus terjalin, terutama untuk memajukan perkeretaapian nasional," tutup Januri. (mcr35/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati