jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) menjalin kerja sama dengan PT BNI Tbk untuk meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Nota kesepahaman ditandatangani Sekjen Kementerian DPDTT Anwar Sanusi dan Wakil Direktur PT BNI Tbk, Selasa (19/4).
“Dibutuhkan dukungan dari perbankan untuk tumbuh dan mendukung aktivitas BUMDes dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades). Ini akan betul-betul menjadi mitra dari sisi finansial, sisi lainnya agar Bumdes bisa tumbuh berkembang,” ujar Anwar, Selasa (19/4).
BACA JUGA: Lima Tahun Cetak 24.500 Pengusaha IKM Baru, Bisa gak?
Menurut Anwar, hingga saat ini sudah terbentuk 12 ribu BUMDes. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi payung yang akan digunakan desa, dalam berbagai aktifitas ekonomi desa. BNI dalam hal ini, berperan sebagai pengelolaa keuangan dan KUR.
“Ada dukungan KUR menjadi injeksi untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi desa,” ujarnya.
BACA JUGA: Industri Furnitur Genjot Kapasitas Produksi
Menurut Anwar, kerja sama yang dilakukan telah melalui beberapa kali penjajakan hingga akhirnya memutuskan BNI adalah mitra yang tepat. Kerja sama tersebut juga dilakukan dalam rangka mewujudkan nawacita ke 3 pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
“Ketika mengemban amanat baru yakni Undang-Undang Desa, kami diberi tanggung jawab untuk mengentaskan 122 daerah tertinggal. Kami juga punya amanat undang-undang transmigrasi,” ujarnya.
BACA JUGA: 2045, Indonesia Masuk Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas
Menurut Anwar, transmigrasi adalah program yang mengutamakan pembangunan daerah pinggiran. Program tersebut telah menciptakan 619 kawasan transmigrasi. Transmigrasi dalam hal ini, telah menjadi ikon dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pendistribusian masyarakat menjadi lebih teratur.
“Kami melihat kerja sama ini karena telah menemukan titik urgensi. Di satu sisi untuk mengemban mandat terkait pedesaan, transmigrasi, dan daerah tertinggal. Apalagi, hampir 60 persen desa masuk kawasan tertinggal. Untuk menjalankan program-program ini kita memerlukan pihak perbankan. Dengan kebersamaan kita bisa atasi masalah dengan lebih baik,” ujar Anwar. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adaro Klaim tak Terganggu Moratorium
Redaktur : Tim Redaksi