jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan produk perikanan yang bertanggung jawab telah menjadi tuntutan global, tidak terkecuali bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara produsen hasil perikanan terbesar dunia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) bekerja sama dengan Sustainable Fisheries Partnership (SFP) menyelenggarakan Indonesia Fisheries and Aquaculture Forum.
BACA JUGA: KKP Distribusikan Bantuan Alat Penangkapan Ikan di Tegal
Jim Cannon, CEO Sustainable Fisheries Partnership mengatakan tujuan forum untuk meningkatkan partisipasi supply chains dan menghadirkan dialog antara pemasok, produsen, dan regulator.
"Hal ini sangat penting untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara produsen, khususnya keterlibatan pemerintah dalam menyusun rencana dan peraturan dalam memastikan perikanan Indonesia berkelanjutan," ujar Jim.
BACA JUGA: KKP Tempuh Berbagai Pendekatan Bantu Nelayan Tegal
Sementara Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengatakan berbagai aturan dan standar produk ekspor yang telah lebih dulu diberlakukan di Uni Eropa maupun negara lainnya.
Mengingat, Amerika Serikat salah satu negara tujuan ekspor utama produk perikanan Indonesia untuk produk udang, tuna, dan rajungan.
BACA JUGA: Masyarakat Diimbau Agar lebih Cermat Membeli Produk Kalengan
Volume ekspor Indonesia ke Amerika pada 2016 mencapai 180 ribu ton atau senilai USD1,6 miliar, meningkat 11,8 persen (volume) atau 10,67 persen (nilai) dari tahun sebelumnya.
Di sisi lain, tarif bea masuk produk perikanan (seafood) Indonesia di Uni Eropa masih cukup tinggi sekitar 6-24 persen. Sedangkan Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan beberapa negara lain mendapatkan tarif bea masuknya jauh lebih rendah dan bahkan tidak dikenakan tarif bea masuk.
“Sudah tiga tahun berjalan, Indonesia sudah saatnya juga mendapatkan tarif yang sama 0 persen, ini yang sedang kami perjuangkan,” terang Nilanto.
Industri nasional maupun global saat ini kata Nilanto turut mengakui pihaknya mendukung program pemerintah untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan, salah satunya dengan menjual produk perikanan yang berkualitas dan dengan label safe, sustainable, and naturaly diverse.
Dengan kata lain ikan yang mereka jual bukan ikan dari hasil penangkapan ilegal dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu industri nasional yang bergerak dalam bidang food retail hanya memasok dan menyediakan produk perikanan yang ditangkap secara legal dan mengutamakan peningkatan produk dari komunitas lokal.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ikan Sardin Kaleng Mengandung Logam Berbahaya?
Redaktur & Reporter : Yessy