Tinjau Ulang Kebijakan Pasar Bebas

JAKARTA – Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekonomi pasar bebas atau neo liberal yang dinilai telah gagal sehingga mengakibatkan krisis global“Ternyata kebijakan ekonomi pasar bebas atau neo liberal dianggap banyak negara telah gagal sehingga mengakibatkan krisis global

BACA JUGA: Lima Langkah BI Amankan Rupiah

Untuk itu, kita meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pasar bebas itu,” tegas Ginandjar kepada wartawan di Gedung DPD/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).

Menurut Ginandjar, sudah saatnya pemerintah memperkuat ekonomi nasional dan pasar domestikJangan lagi menjual perusahaan-perusahaan nasional ke asing

BACA JUGA: BI Harus Ketat Awasi Perbankan

“Bila perlu segera nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di IndonesiaTerbukti di beberapa yang tidak menerapkan pasar bebas, krisis yang dihadapinya tidak signifikan,” ulasnya.

Ginandjar yang juga mantan Menko Ekuin dan Ketua Bappenas itu mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng krisis keuangan global yang turut dirasakan eksesnya oleh Indonesia

BACA JUGA: Khong Guan Minim Melamin

Menurut dia, yang terjadi sekarang baru awal dari krisis yang kemungkinan besar puncaknya terjadi tahun depan.

“Antisipsai pemerintah saat ini sudah cukup tepatTetapi masyarakat hendaknya juga diberi kesadaran bahwa kondisi ini adalah kondisi krisis, jangan ditutup-tutupiYang perlu adalah kerjasama antar semua pihak untuk menanggulanginya,” sarannya.

Pemerintah, tambah Ginandjar juga perlu menjaga tingkat psikologis masyarakat agar tidak panikBegitu juga kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah harus tepat dan terarah“Tahun depan diperkirakan masa-masa yang cukup berat bagi pemerintah karena kondisi politik mulai menghangat karena pemiluBeberapa menteri dari parpol biasanya sudah mulai terpecah konsentrasinya, sehingga perlu diingatkan untuk mempertahankan kinerjanya dan tetap fokus dalam pemerintahanDemikian juga dengan para politisi di DPR dan DPD,” katanya.

Jika ada kerjasama yang baik untuk menanggulangi kiris yang terjadi, Ginandjar optimis krisis bisa segera diatasi”Pengalaman saya saat mengalami krisis 98 lalu butuh satu setengah tahun untuk mengatasinya dengan kondisi yang sangat berat, karena waktu itu selain krisis ekonomi juga politik, sedangkan kondisi saat ini tidak terlalu berat, sehingga diharapkan jika kebijakan yang diambil tepat, krisis ini akan pulih lebih cepat,” ungkapnya.

Ginandjar juga mengingatkan pula agar pemeringtah bersikap terbuka dan menyerap informasi serta  aspirasi dari masyarkatsehingga tidak ada kesan pemerintah pintar sendiri“Yang dibutuhkan sekarang ini bukan pemerintah yang kuat dan pintar, tapi pemerintah yang cerdas (smart government), sehingga kebiajakan-kebijakan yang diambil bisa tepat dan terarah,” pungkasnya.(eyd/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bursa Berangsur Pulih